Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan lembaganya akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, guna memastikan seluruh kebijakan di tingkat lokal selaras dengan regulasi dan kebijakan nasional. 

Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025).

Sultan mengatakan pengawasan dilakukan tidak hanya melalui mekanisme rapat dan laporan resmi, tetapi juga lewat pemantauan langsung di lapangan. Menurutnya, DPD memiliki peran strategis untuk mengawal implementasi arahan Presiden, termasuk peringatan terkait penertiban tambang ilegal.

“Kita punya fungsi legislasi dan pengawasan. Kita turun ke daerah, memastikan semua kerja-kerja penyelenggara negara, baik eksekutif maupun lembaga lain, berjalan sesuai tugas, fungsi, dan aturan,” ujarnya.

Terkait polemik pernyataan Bupati Pati, Sultan menilai persoalan tersebut lebih mencerminkan gaya kepemimpinan dan komunikasi politik daripada substansi kebijakan. Ia mengingatkan, sensitifitas dan ketepatan menyampaikan pesan menjadi kunci bagi pejabat publik.