“Slip of the tongue atau penyampaian yang kurang sensitif bisa memicu reaksi negatif. Niat bisa saja baik, tapi cara komunikasinya harus tepat, apalagi bagi pejabat publik yang dituntut punya tingkat sensitivitas tinggi,” tegasnya.
Isu di Pati juga bersinggungan dengan kebijakan pajak daerah yang dinilai memberatkan. Anggota DPR RI dari Komisi II, Dedi Sitorus, menilai tren pemerintah daerah menaikkan pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpotensi menimbulkan masalah serupa di berbagai wilayah.
“Banyak daerah mencoba mendongkrak PAD dengan menaikkan pajak. Cara ini memang paling gampang, tapi tanpa inovasi lain justru bisa memperlambat pergerakan ekonomi. Pajak yang terlalu tinggi tanpa stimulus akan membebani masyarakat,” kata Dedi.
Dedi mengingatkan, parameter utama penentuan pajak seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti potensi berkurangnya transfer dana pusat ke daerah pada tahun mendatang, yang akan semakin menekan kemampuan fiskal daerah.
“Efisiensi dari pemerintah pusat mau tidak mau membuat belanja nonpublik harus dipangkas. Kalau ini berlanjut, transfer ke daerah bisa saja dipangkas lagi tahun depan,” ujarnya.
Sultan menegaskan DPD akan memastikan kebijakan daerah sejalan dengan arahan Presiden, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bebas praktik ilegal.
“Pidato Presiden jelas menunjukkan komitmen memajukan negara, memajukan rakyat, dan membuat Indonesia disegani. Kami di DPD siap mendukung, memastikan kebijakan di daerah tidak bertentangan dengan nasional,” kata Sultan.
(ell)
