Rekening masyarakat yang tidak aktif dan dilakukan penghentian sementara, lanjut Ivan, adalah bagian dari langkah negara melindungi hak nasabah.
“Hal ini juga menjadi langkah nyata menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dari segala bentuk upaya penyalahgunaan oleh pelaku kriminal terhadap hak dan kepentingan nasabah perbankan,” klaim Ivan. Sebagai catatan PPATK menerima laporan dari pihak bank bahwa terdapat lebih dari 120 juta rekening tidak aktif.
Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyatakan bahwa kebijakan atas rekening tidak aktif di akun perbankan menjadi upaya pemberantasan tidak pidana narkotika yang menjadi bagian dari aksi pencucian uang hasil kejahatan.
“Dalam konteks pemberantasan narkotika, perlindungan rekening tidak aktif dapat menjadi salah satu bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah pencucian uang hasil kejahatan dan memutus jalur keuangan bagi sindikat narkotika,” terang Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom.
(red/wep)
