Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemuktahiran data penerima bantuan sosial atau bansos. Berdasarkan data sementara, melalui pemeriksaan di lapangan, Kementerian Sosial menemukan data sekitar dua juta keluarga penerima manfaat sebenarnya tak layak menerima bansos.

Menurut dia, beberapa di antaranya masuk dalam daftar temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang lebih dari 600 ribu penerima bansos yang juga bermain judi online atau judol. Data ini hasil sinkronisasi data 30 juta NIK penerima bansos dengan sembilan juta NIK pemain judol.

"Dari 600 ribu [NIK] itu sudah 200 ribu lebih yang kita tidak beri Bansos lagi," kata Saifullah di kompleks Istana Negara, Selasa (29/07/2025).
 
"Sementara 300 ribu lebih [NIK] masih dalam proses pendalaman. Kalau nanti terbukti, maka yang 300 ribu juga tidak akan kita kirim Bansos lagi di triwulan ketiga. Dialihkan."
 
Selain PPATK, kata dia, pemerintah juga meminta bantuan Bank Indonesia untuk memeriksa rekening para penerima bansos tersebut. Menurut dia, pemerintah bisa menghentikan penyaluran bansos kepada penerima yang memiliki data rekening tak wajar.

"Jika ada saldo yang anomali, misalnya penerima Bansos saldonya Rp5 juta itu kan anomali. Nah ini kita akan periksa lebih lanjut. Karena Bansos ini semua jelas peruntukannya. Jadi tidak mungkin ini bisa disimpan lebih dari 3 bulan," ujar dia. 

"Dan kalau memang nanti terbukti anomali dan tidak layak penerima Bansos, akan kita alihkan lagi kepada mereka yang lebih berhak."