Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana melakukan proses uji coba Payment ID pada satu kasus tertentu, yakni membantu akurasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Non-Tunai. Proses uji coba akan berlangsung mulai 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Payment ID merupakan sistem pendeteksi transaksi digital yang lebih transparan dibanding sistem BI Checking yang sudah ada sebelumnya. Sistem pengenalan unik atau unique identifier ini tak hanya bisa mengetahui data kredit nasabah, tetapi juga seluruh data penerimaan dana dan pengeluaran dana individu.

Menanggapi rencana tersebut, Pengamat bidang perbankan sekaligus praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menilai hal itu akan menimbulkan sejumlah tantangan besar, baik dari sisi teknis, regulasi, hingga risiko eksklusi sosial.

Menurut Arianto, tantangan utama masih terletak pada fragmentasi sistem dan basis data bansos yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, hingga Kemenko Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK). Dengan demikian, setiap lembaga memiliki standar data dan infrastruktur yang berbeda.

Dengan demikian, upaya penyatuan atau integrasi data melalui Payment ID akan menuntut pola pertukaran data lintas sistem, harmonisasi regulasi, hingga penyelarasan format data.