Untuk itu, Badiul menilai Indonesia harus mereformasi subsidi energi dengan mengubahnya agar hanya dinikmati masyarakat miskin dan rentan, bukan masyarakat secara umum.
Pemerintah pun didorong memperbaiki data penerima bantuan tersebut agar menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Selain itu, penting untuk mendorong investasi pada transportasi massal, kendaraan listrik, dan sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada BBM dan menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan,” ungkap Badiul.
Pemerintah Malaysia berencana menurunkan harga BBM bersubsidi dengan research octane number (RON) 95 menjadi RM1,99 atau sekitar Rp7.730 per liter (asumsi kurs Rp3.883), dari RM2,05 (Rp7.962) per liter bagi penduduk lokal.
Rencana penurunan harga BBM tersebut diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersamaan dengan pengumuman pembagian bantuan langsung tunai (BLT) sekitar RM100 atau Rp388.300 per orang, yang dibagikan kepada masyarakat Malaysia di atas 18 tahun.
"Pemerintah tetap pada rencana subsidi bensin RON95 yang ditargetkan, dengan perincian akan diumumkan pada akhir September," jelasnya dalam konferensi pers yang disiarkan televisi pada Rabu (23/7/2025)
"[Hal] yang pasti, sama seperti pendekatan subsidi listrik yang ditargetkan, pemerintah menjamin warga biasa tidak akan terdampak. Bahkan, izinkan saya mengumumkan harga bensin RON95 akan turun bagi warga."
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menegaskan Pemerintah Indonesia belum membahas rencana serupa untuk menurunkan harga BBM.
Menurutnya, pembahasan rencana tersebut harus mempertimbangkan situasi dan kondisi di Tanah Air.
“Ya, lihat sikon [situasi dan kondisi]. Belum ada pembahasan soal itu,” kata Tri kepada awak media ketika ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (24/7/2025).
Sekadar catatan, BBM bersubsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dibanderol seharga Rp6.800/liter, sedangkan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dengan RON 90 dihargai Rp10.000/liter dengan skema kompensasi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 5 Februari lalu. Data tunggal ini akan menjadi acuan baru pemerintah untuk penyaluran program pembangunan, termasuk bantuan sosial dan subsidi.
Dengan DTSEN, seluruh kementerian dan lembaga negara akan menggunakan referensi yang sama dalam menerapkan sejumlah kebijakan.
Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menjalin kolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga negara yang juga mendapat penugasan dari presiden untuk menuntaskan DTSEN.
Sejumlah data yang diintegrasikan dalam DTSEN antara lain; Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial, Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Kementerian PPN/Bappenas.
(azr/wdh)
