Anwar, yang memimpin Partai Keadilan Rakyat yang multirasial, menghadapi kritik terkait meningkatnya biaya hidup, penanganan kontroversial terhadap pengangkatan hakim, serta upaya untuk mendapatkan kekebalan hukum dalam kasus dugaan pelecehan seksual, dan isu-isu lainnya.
Anwar tampak tidak terganggu oleh unjuk rasa tersebut, meremehkan dampaknya dan mengatakan bahwa ia “tidak diundang” ke aksi tersebut. Beberapa hari sebelum unjuk rasa, ia mengumumkan paket bantuan tunai untuk seluruh warga Malaysia dan pemotongan harga bensin, yang ia sebut sebagai “paket penghargaan” untuk rakyat.
Lokasi unjuk rasa itu memiliki makna pribadi bagi Anwar. Lapangan tersebut adalah tempat di mana unjuk rasa besar bertajuk “Reformasi” pecah pada 1998, ketika Anwar dipecat dari kabinet Mahathir karena tuduhan sodomi dan korupsi. Azmin Ali, sekutu lama Anwar yang kemudian menjadi rival, dan merupakan tokoh penting dalam aksi 1998, juga hadir dalam unjuk rasa hari Sabtu.
“Dulu saya angkat kamu, sekarang saya akan jatuhkan kamu,” kata Azmin.
Para pengunjuk rasa yang mayoritas berasal dari etnis Melayu meneriakkan “Turun Anwar”, seruan agar ia mundur, dalam unjuk rasa yang diselenggarakan oleh partai oposisi Islamis, Parti Islam Se-Malaysia (PAS). “Orang Melayu merasa tertekan, itulah sebabnya mereka hadir di sini dan memenuhi lapangan ini,” kata Mahathir.
Dua minggu lalu, ratusan pengacara melakukan aksi long march ke ibu kota administratif Malaysia, Putrajaya, menuntut independensi kehakiman. Namun, upaya Malaysian Bar untuk meminta pertanggungjawaban Anwar gagal setelah rapat umum luar biasa pada hari Sabtu dibatalkan karena tidak mencapai kuorum, menurut laporan dari Free Malaysia Today.
Anwar masih mempertahankan supermayoritas di Parlemen, memimpin koalisi longgar yang terdiri dari partai-partai dengan ideologi beragam, dan menyatakan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh seruan untuk mundur, dengan mengacu pada pemilihan umum yang baru perlu digelar paling lambat awal 2028. Beberapa organisasi non-pemerintah terkemuka pada hari Jumat menjauhkan diri dari unjuk rasa tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pergantian pemerintahan di tengah masa jabatan.
Tidak ada perdana menteri Malaysia yang menjabat penuh selama lima tahun sejak 2018, karena negara Asia Tenggara itu dilanda ketidakstabilan politik. Anwar, yang kini berada di pertengahan masa jabatannya, sudah menjadi perdana menteri terlama yang bertahan dalam tujuh tahun terakhir.
(bbn)
