Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui belum melakukan sosialisasi menyeluruh ihwal pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan periode 2026 yang ditenggat Oktober 2025. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan tenggat pengajuan tersebut ditetapkan sehubungan dengan perubahan skema RKAB yang akan dikembalikan menjadi per 1 tahunan dari skema 3 tahunan yang berlaku saat ini.

“Belum, sebentar lagi sosialisasinya,” kata Tri ditemui usai acara konferensi pers kajian KPK soal tata kelola tambang, Kamis (24/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Tri menjelaskan perubahan skema RKAB harus dilakukan demi perbaikan tata kelola industri pertambangan sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Meskipun pada 2025—2027 sudah kita setujui [RKAB dengan skema 3 tahunan], tetapi mulai 2026 pengajuan RKAB pada Oktober 2025 harus sudah mempunyai syarat, yaitu jaminan reklamasi,” tegasnya.