Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi meluncurkan kelembagaan Kopdes Merah Putih sebanyak 80.081 unit di Klaten, Jawa Tengah, kemarin.
Peluncuran kelembagaan ini disebut menjadi tonggak awal dalam gerakan baru koperasi Indonesia yang modern, efektif, dan digital. Kehadiran Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, hingga pemberdayaan petani, nelayan dan pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan.
Presiden melanjutkan, keberadaan KDMP diharapkan bisa memutus rantai distribusi yang mempersulit petani di desa. Sebagai mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), ia menjelaskan, petani sering kali tak bisa menjual hasil panen karena tidak ada alat transportasi untuk mendistribusikannya. Hasil panen kerap busuk sebelum bisa dijual ke pasar.
Saat berpidato, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan dalam kegiatan operasional KDMP nantinya. Berkaca dari sejarah, pendirian koperasi sering kali gagal karena korupsi yang dilakukan para pengurusnya. Hal itu pula yang menjadi faktor utama kegagalan koperasi unit desa (KUD) yang didirikan pemerintah Orde Baru.
”Dulu ada pelesetan, waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tetapi akhirnya dipelesetkan KUD singkatan (dari) Ketua Untung Duluan, dan ini tidak boleh terjadi,” kata Prabowo.
(ain)
