Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendesak PT Agrinas Pangan Nusantara membatalkan impor 105.000 unit mobil niaga dari India untuk Koperasi Desa. Said menilai penggunaan APBN tersebut harus dipikir ulang.

Mulanya, dia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah memperkuat industri dalam negeri dan ekonomi desa.
 
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi perdesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (26/2/2026).

Dia menjelaskan peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diimbangi peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian. Dengan begitu, perputaran ekonomi desa meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Rencana impor kendaraan niaga, kata dia, menunjukkan arah yang berlawanan. Said mengingatkan sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor tersebut berperan penting dalam hilirisasi sumber daya alam dan penyerapan tenaga kerja.

“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.