Tahun lalu, Seoul dan Washington menandatangani perjanjian mengenai pembagian biaya selama lima tahun untuk menampung pasukan AS di Semenanjung Korea yang terbagi. Berdasarkan perjanjian itu, Korsel akan meningkatkan porsi biayanya menjadi 1,52 triliun won (sekira Rp18 triliun) pada 2026, naik 8,3% dari tahun ini.
Tuntutan ini disampaikan sehari setelah Trump mengumumkan bea masuk 25% untuk barang-barang dari Jepang dan Korsel mulai Agustus dalam gelombang pertama suratnya kepada mitra dagang utama.
Keputusan ini secara efektif memperpanjang batas waktu negosiasi antara kedua negara. Angka 25% untuk Korsel sesuai dengan tingkat yang awalnya akan diterapkan pada 9 Juli jika tidak ada kesepakatan.
Pembagian biaya untuk menampung 28.500 tentara AS di Korsel menjadi sumber perselisihan pada periode jabatan pertama Trump.
Merujuk pada negosiasi di masa kepresidenan pertamanya, Trump mengatakan Korsel "gila" saat ia menuntutnya membayar miliaran dolar per tahun untuk tentara AS yang ditempatkan di wilayah Negeri Gingseng tersebut.
Tekanan dari Trump muncul saat Korea Utara tampak semakin berani melalui kemitraannya yang kian erat dengan Rusia—hubungan yang kemungkinan besar telah membantu program nuklir dan rudal negara tersebut.
Setelah para pemimpin NATO sepakat meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi 5% dari produk domestik bruto (PDB) bulan lalu, Korsel menyebut diskusi serupa sedang berlangsung antara kedua sekutu tersebut.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Korsel mengatakan negaranya berencana membelanjakan 2,32% dari PDB-nya untuk pertahanan tahun ini. Menurut Kemenhan, kedua negara harus mematuhi kesepakatan mereka untuk memastikan penempatan pasukan AS di Korsel tetap stabil dan mempertahankan postur pertahanan yang kokoh.
— Dengan asistensi Soo-Hyang Choi - Bloomberg News
(ros)
