Dalam pembukaan masa sidang Selasa (24/6/2025) pekan lalu, Puan sama sekali tak menyinggung terkait soal Pemakzulan tersebut. Padahal, surat tersebut sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR sejak akhir Mei 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Setjen DPR belum mengirimkan surat resmi kepada pimpinan soal permintaan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Menurut dia, sesuai prosedur, pimpinan DPR baru bisa memproses sebuah surat aspirasi usai menerimanya dari Setjen.
"Biasanya kalau [sudah] dikirim, itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme; yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” kata Dasco kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6/2025).
Dia memastikan pimpinan DPR akan memberikan respon terhadap surat Forum Purnawirawan TNI tersebut. Namun, kata dia, pimpinan legislatif tersebut harus bersikap bijak dan hati-hati terutama untuk memastikan kelompok yang mengatasnamakan forum purnawirawan anggota TNI tersebut.
“Ini juga ada beberapa surat mengatasnamakan forum purnawirawan. Purnawirawan ini juga akan banyak, jadi harus kita sikapi hati-hati dan kita harus kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Dasco.
(azr/frg)
