AMRO menyoroti pertumbuhan ekonomi stabil pada angka 5%, angka yang solid tetapi masih di bawah target 7% yang dibutuhkan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.
AMRO menilai Tanah Air telah melihat peluang signifikan dalam diversifikasi ekonomi dan peningkatan rantai nilai, terutama melalui inisiatif hilirisasi berbasis sumber daya. Pada saat yang sama, upaya tersebut menghadapi hambatan perdagangan global dan tantangan domestik.
Sementara itu, meskipun ada desentralisasi fiskal dan upaya industrialisasi, kesenjangan pendapatan regional tetap ada, yang mencerminkan kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur dan kapasitas pemerintah daerah.
"Tantangan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta opsi pembiayaan yang terbatas dapat memengaruhi upaya mencapai pertumbuhan berkelanjutan."
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melaporkan bahwa kemiskinan masih belum dapat diatasi di wilayah sekitar kawasan industri nikel, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara.
Mengutip laporan Jatam bertajuk IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi, indeks kedalaman kemiskinan di Halmahera Tengah berada sebesar 1,8 poin pada 2023 atau meningkat dari 1,36 poin pada 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Makin besar indeksnya menunjukkan jurang kemiskinan di daerah tersebut makin dalam.
Apabila dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya di Maluku Utara, menurut laporan Jatam, indeks kedalaman kemiskinan Halmahera Tengah merupakan yang tertinggi kedua setelah Halmahera Timur.
Indeks kedalaman kemiskinan Halmahera pada 2023 tersebut melampaui nilai rata-rata nasional sebesar 1,53 poin. Ini menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan di Halmahera Tengah relatif tinggi.
(dhf)
