“Belum ada informasi terkait dengan hal tersebut, akan kami konfirmasi dan tindaklanjuti terlebih dahulu untuk memastikannya,” katanya ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz, Rabu (31/5/2023).
Terkait dengan perpanjangan IUPK PTFI yang berakhir pada 2041, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan perpanjangan akan dilakukan sepanjang sumber daya mineral di tambang PTFI masih dapat dieksploitasi.
“Dalam undang-undang diatur, sepanjang sumbernya masih ada dan fasilitas smelter sudah terintegrasi untuk bisa menjaga kesinambungan, jadi memang sudah termasuk sebetulnya dalam aturan. Dengan demikian, memang aturan turunannya yang sekarang lagi kita siapin,” kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2023).
Pemerintah juga membuka peluang tambahan divestasi saham agar bisa melanjutkan operasinya di Tanah Air. Rencananya, pemerintah akan menambah porsi kepemilikan sahamnya sebanyak 10% menjadi 61,2%.
”Divestasinya sudah sesuai dengan apa yang sudah disepakati, nanti kalau masanya sudah sekian tahun lagi selesai baru ada lagi,” jelasnya.
Apa yang disampaikan oleh Arifin senada dengan apa yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dia menyatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan negosiasi untuk menambah porsi sahamnya di PTFI menjadi sekitar 60% dari posisi saat ini sebesar 51%.
“Apalagi sekarang di Freeport itu, saham [Pemerintah Indonesia] sudah 51%. Jadi dalam negosiasi sekarang, kalau kita bisa tambah lagi [porsi saham pemerintah sebesar] 10%, itu sudah bisa menjadi 60%. Kita lagi meminta kepada Freeport supaya penambahan [saham] itu kalau bisa tidak dihitung valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan untuk semurah mungkin [mengakuisisi saham PTFI] agar BUMN atau negara bisa mengambil [alih saham Freeport],” katanya pada medio April 2023.
(wdh)
