Trump juga menandatangani proklamasi terpisah yang menangguhkan visa bagi mahasiswa asing yang hendak mengikuti program pertukaran di Universitas Harvard. Kampus ternama itu sebelumnya menjadi sasaran kritik administrasi Trump yang menudingnya berpihak pada ideologi liberal dan tidak cukup tegas menangani isu antisemitisme.
Dalam proklamasi tersebut, Trump menuduh Harvard gagal menindak pelanggaran disiplin mahasiswa asing. Ia juga menyebut universitas tersebut hanya menyerahkan data terkait tiga mahasiswa asing yang diduga melakukan aktivitas berbahaya, ilegal, atau mengancam.
“Tindakan Harvard menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya melaporkan catatan disiplin mahasiswa asing, atau tidak serius dalam mengawasi mereka,” tegas Trump.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump melarang masuknya warga dari negara-negara seperti Kuba, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Venezuela, dan Yaman. Penambahan Afghanistan dalam larangan terbaru ini dilakukan setelah pemerintahan Trump membekukan program pengungsi dan pendanaan federal untuk bantuan perjalanan bagi warga Afghanistan yang sebelumnya telah disetujui untuk menetap di AS.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda imigrasi Trump yang lebih luas, termasuk pengetatan terhadap imigran ilegal, peningkatan deportasi, dan kelanjutan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Dalam kampanye pilpres 2024, Trump berjanji akan memperketat perbatasan AS, memanfaatkan kekhawatiran publik soal kejahatan dan lonjakan migrasi.
Segera setelah kembali menjabat, Trump menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Direktur Intelijen Nasional untuk mengidentifikasi negara-negara yang sistem pemeriksaan keamanannya dianggap lemah, sehingga perlu dikenakan larangan masuk secara penuh atau sebagian.
Seperti pendahulunya di masa jabatan pertama, larangan perjalanan ini diprediksi akan menghadapi tantangan hukum. Banyak kebijakan imigrasi Trump saat ini juga sedang digugat di pengadilan. Namun Trump tetap bertekad menjalankan agenda yang menguji batas kewenangannya sebagai presiden dalam mengatur kebijakan imigrasi.
Larangan perjalanan pada masa jabatan pertamanya menjadi salah satu momen paling menonjol dalam kepemimpinannya. Pada 2017, hanya beberapa hari setelah dilantik, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang warga dari tujuh negara mayoritas Muslim untuk masuk ke AS selama 90 hari. Kebijakan ini memicu kekacauan di bandara, gelombang protes di berbagai negara, dan gugatan hukum yang menyebut larangan itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Muslim.
Trump membela langkah tersebut sebagai upaya perlindungan keamanan nasional. Setelah pengadilan membatalkan versi awalnya, pemerintahannya mengeluarkan versi revisi dengan daftar negara yang diperbarui dan penjabaran lebih rinci terkait cakupan kebijakan, guna bertahan dalam uji hukum lebih lanjut.
Revisi tersebut akhirnya disahkan Mahkamah Agung AS pada 2018, dengan putusan 5:4 yang menolak anggapan bahwa kebijakan itu mendiskriminasi umat Muslim. Putusan ini menjadi kemenangan besar bagi Trump dan memperkuat kewenangan presiden dalam mengatur perbatasan negara.
Presiden Biden, dalam salah satu langkah pertamanya pada awal 2021, mencabut larangan perjalanan yang diberlakukan Trump. Namun dalam kampanye 2024, Trump berjanji akan memberlakukan kembali larangan tersebut dan memperluasnya untuk mencakup pengungsi dari Gaza, jika terpilih kembali — janji yang kini mulai ia wujudkan.
Sejak kembali menjabat, Trump telah menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan dan memerintahkan Pentagon untuk mengerahkan sumber daya tambahan. Pemerintahannya juga meningkatkan deportasi imigran ilegal dan mencoba menghapus hak kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir dari orang tua yang berada di AS secara ilegal — meski kebijakan ini kini tertahan di pengadilan.
Trump juga menggunakan tarif sebagai tekanan kepada Meksiko dan Kanada agar lebih tegas menjaga perbatasan, serta menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk mengidentifikasi program yang memberikan manfaat kepada imigran ilegal.
Pemerintah AS mengklaim telah berhasil menekan jumlah imigran ilegal yang melintasi perbatasan selatan. Pada Februari lalu, petugas Patroli Perbatasan mencatat 8.300 kasus penyeberangan ilegal — jumlah bulanan terendah dalam beberapa dekade terakhir.
(bbn)
