Bloomberg Technoz, Jakarta – Pelaku industri nikel di Tanah Air tengah menyusun format standarisasi aspek environmental, social, and governance (ESG) untuk pertambangan di dalam negeri, agar komoditas andalan Indonesia itu tidak tergilas oleh kampanye ‘dirty nickel’.

Ketua Badan Kejuruan (BK) Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli menjelaskan selama ini standar ESG di industri tambang yang bisa diterima oleh pasar internasional adalah Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

Hanya saja, dia tidak menampik, persyaratan dalam standar IRMA masih memberatkan bagi pelaku industri pertambangan nikel di Tanah Air.

“Sekarang ada kampanye bahwa nikel Indonesia adalah dirty nickel, karena belum semua perusahaan kita menerapkan ESG. Sekarang standar ESG itu dari luar semua, dan kita tidak mampu untuk mengikuti standar yang sangat tinggi seperti IRMA dan macam-macam,” ujarnya di sela agenda Forum ESG 2025, Senin (2/6/2025).

Untuk itu, Rizal menyebut Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) tengah menggodok standar yang bisa diberlakukan di Indonesia.