Menurut dia, bila formulasi kebijakannya tepat, maka potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di atas target tersebut. Maka, Eko menggarisbawahi salah satu evaluasi untuk KEM-PPKF 2026 adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berlebihan berdampak negatif ke ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan efisiensi bakal berlanjut dalam penyusunan pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Dalam hal ini, Bendahara Negara mengamini Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar efisiensi terus berlanjut.
"Pasti dilakukan [efisiensi]. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas iya dilakukan," ujar Sri Mulyani saat ditemui usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026, Selasa (20/5/2025).
Kemenkeu menargetkan pendapatan negara pada 2026 akan mencapai kisaran 11,71%-12,22% terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio pendapatan negara tahun depan lebih rendah dibanding target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai 12,36%.
Senada, belanja negara pada 2026 akan dialokasikan di kisaran 14,19%-14,75% terhadap PDB. Angka ini juga menurun dibanding rasio belanja negara pada tahun ini yang sebesar 14,89%.
Hal ini dipaparkan Sri Mulyani sebagai bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pidato disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.
"Dengan demikian, defisit fiskal akan dipatok pada kisaran 2,48%-2,53% terhadap PDB," ujar Sri Mulyani, Selasa (20/5/2025).
Kisaran target defisit fiskal Kementerian Keuangan pada tahun depan tak jauh berbeda dibanding target defisit fiskal pada tahun ini yang ditetapkan di level 2,53%.
Kebijakan efisiensi anggaran sebelumnya termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Melalui beleid itu, pemerintah melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah Rp306,69 triliun.
Dalam perkembangannya, Kemenkeu telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi belanja sebesar Rp86,6 triliun kepada 99 kementerian/lembaga (K/L) sampai 25 April 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk prioritas pembangunan nasional.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembukaan blokir atau realokasi terjadi pada 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih sebesar Rp33,11 triliun. Selain itu, pembukaan blokir atau realokasi juga terjadi pada 76 K/L lainnya sebesar Rp53,49 triliun.
"Buka blokir atau realokasi penajaman terjadi untuk K/L yang baru di dalam Kabinet Merah Putih ada 23 K/L hasil restrukturisasi masih proses, tetapi sampai saat ini sudah Rp33,11 triliun, 76 K/L sudah sebesar Rp53,49 triliun. Maka total Rp86,6 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Kamis (1/5/2025).
(lav)
