“Provinsi dengan tingkat pembentukan Kopdes atau kelurahan terbanyak di Lampung, kedua Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan terendah di Papua Pegunungan, Papua barat, dan Papua Barat Daya,” ucap Budi Arie.
Sebelumnya, DPR memberikan sejumlah catatan terkait pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, dimana salah satunya meminta agar Budi Arie menjaga kualitas koperasi tersebut dan tidak hanya mengejar kuantitas pembentukannya agar dapat memenuhi target peresmian pada Juli mendatang.
Legislator menilai, pembentukan koperasi yang tidak berkualitas berpotensi menimbulkan sejumlah masalah. Diantaranya, terjadinya praktik fraud oleh pengurus atau anggota koperasi; pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); hingga berpotensi membuat Kopdes Merah Putih tersebut tidak menguntungan dan justru berujung gagal.
Wakil Ketua Komisi VI A.M Nurdin Halid menyatakan, target pembentukan Kopdes Merah Putih terbilang cukup ambisius sebab hingga 25 Mei 2025 baru tercatat 45.253 koperasi yang terbentuk atau 54,26% dari target. Padahal, pemerintah telah menargetkan seluruh koperasi terbentuk pada 10 Juli 2025.
“Hal ini menimbulkan kekhawatiran jangan sampai mengejar angka kita justru menghasilkan koperasi kertas, koperasi yang hanya tercatat administratif tp tidak punya kegiatan usaha nyata yang berdampak bagi masyarakat,” kata Nurdin Halid dalam rapat kerja tersebut.
(ell)
