Menurutnya, kondisi ini semestinya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja secara layak, menyediakan transportasi umum yang merata, serta memberikan kepastian hubungan kerja bagi para pengemudi ojol.
"Dalam hal ini, pemerintah harus mencermati tuntutan driver ojol dengan seksama agar seluruh pihak memiliki win-win solution," tegasnya.
Diperkirakan 25.000 orang massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, kata Ketua Asosiasi Ojek Online Garda Nasional, Raden Igun Wicaksono, dalam keterangannya.
Sementara untuk offbid sendiri dijelaskanya akan mulai dilakukan sejak pukul 00.00 WIB, Selasa (19/5/2025) sampai dengan jam 23.59 WIB.
Titik-titik Aksi
Adapun titik-titik aksi akan dilakukan di lima titik yaitu; Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, Kantor-kantor aplikasi mitra ojek online, dan semua lokasi yang berhubungan dengan pengusahaan aplikasi.
Tuntutan Aksi 20 Mei 2025
- Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusajaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.
- DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.
- Potongan Aplikasi 10%.
- Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll)
- Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator dan YLKI.
(prc/wep)
