Pernyataan Rubio tersebut mencerminkan komentar Trump sebelumnya pada hari Kamis yang mengatakan bahwa “tidak akan ada yang terjadi” sampai ia bertemu langsung dengan Putin.
Para diplomat senior Eropa yang menghadiri pertemuan NATO pada hari Kamis menuduh Putin merusak proses negosiasi dengan hanya mengirim delegasi tingkat rendah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan bahwa dirinya telah menyetujui tim negosiator yang dipimpin Menteri Pertahanan Rustem Umerov untuk berangkat ke Istanbul. Ia menyebut delegasi Rusia sebagai “tipuan.”
Pertemuan NATO menjadi momen bagi AS dan Eropa untuk menyatukan langkah terkait Ukraina, menyusul ultimatum gencatan senjata yang dilayangkan para pemimpin Eropa kepada Rusia akhir pekan lalu—ultimatum yang tidak mendapat komitmen publik dari Trump.
Setelah sekelompok menteri Eropa bertemu dengan Rubio di sela-sela pertemuan NATO, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan bahwa AS dan Eropa berada dalam satu barisan, dengan menegaskan, “kita semua sepakat untuk menjatuhkan sanksi demi memaksa Putin menghadapi persoalan ekonominya.”
Fokus kini beralih pada kemungkinan pertemuan antara Trump dan Putin serta apakah Trump akan mengambil langkah baru dengan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia untuk menekan Putin. Rubio mengatakan bahwa keputusan lebih lanjut kemungkinan akan menunggu sampai Trump menyelesaikan lawatannya ke Timur Tengah. Meski sebelumnya sempat melontarkan ancaman, Trump belum kembali menyinggung soal sanksi dalam beberapa hari terakhir. Rubio pun tidak menyebut kemungkinan itu.
Senator Lindsey Graham dari Partai Republik asal South Carolina juga bertemu dengan para utusan Eropa dan Ukraina di sela-sela pertemuan NATO. Ia telah mengajukan rancangan undang-undang yang akan memberlakukan sanksi baru yang disebutnya sebagai “penghancur tulang” terhadap Rusia, serta tarif terhadap negara-negara yang membeli minyak, gas, dan produk penting lainnya dari Rusia jika Putin tidak menunjukkan itikad serius untuk bernegosiasi mengakhiri perang.
Para senator menyampaikan pada Kamis bahwa rancangan undang-undang tersebut telah mendapat dukungan hampir 80 sponsor lintas partai dari Partai Republik dan Demokrat—jumlah yang cukup untuk memastikan lolos di Senat.
Roger Wicker, ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat dari Partai Republik, mengatakan bahwa para senator kini menunggu sinyal dari pemerintahan Trump bahwa presiden siap menandatangani RUU tersebut.
“Presiden Putin tidak berniat damai,” ujar Wicker dalam wawancara. “Dia tidak berniat berkata jujur. Apa pun yang ia setujui akan menjadi kebohongan, dan dia membutuhkan tekanan militer yang besar serta kenyataan ekonomi yang keras.”
Moskow hingga kini menolak menyetujui proposal gencatan senjata dari AS, yang antara lain mencakup penghentian konflik sesuai garis pertempuran saat ini, pengakuan AS terhadap Semenanjung Krimea sebagai bagian dari Rusia, serta pencabutan sanksi AS. Sebagai gantinya, Ukraina akan menerima jaminan keamanan yang kuat dan hak untuk membangun militernya sendiri, menurut laporan Bloomberg sebelumnya.
AS juga menambahkan beberapa rincian baru dalam proposalnya kepada Rusia, termasuk tawaran untuk menghidupkan kembali dialog keamanan melalui Dewan NATO-Rusia, menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut namun tidak bersedia disebutkan namanya. Forum kemitraan itu secara efektif berhenti berfungsi sejak invasi besar-besaran Rusia pada 2022.
Putin sejauh ini belum menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi, salah satunya karena pasukannya terus meraih kemajuan meski lambat dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Ukraina kekurangan senjata dan amunisi karena pemerintahan Trump ragu-ragu mengirim bantuan lebih banyak, dan kesulitan memenuhi target perekrutan tentaranya.
(bbn)
