“Sekarangkan Pertamina lagi membangun dermaga-dermaga yang bisa [memuat] kapal impor yang besar, karena kalau dari Singapura kan kapalnya yang kecil-kecil. Itu juga salah satu alasan,” imbuh Bahlil.
Pilih Amerika
Impor BBM dari AS dilakukan pemerintah hasil dari upaya negosiasi pemerintah untuk menghindari pengenaan tarif resiprokal Presiden AS, Donald Trump.
“Mengalihkan sebagian, bukan semuanya. Kita sudah mempunyai perjanjian dengan Amerika. Salah satu di antara yang kita tawarkan itu adalah kita harus membeli beberapa produk dari mereka. Diantaranya adalah BBM, crude [minyak mentah], dan LPG [gas minyak cair],” kata Bahlil.
Adapun alasan pemerintah untuk berhenti impor BBM dari Singapura demi menyeimbangkan neraca dagang kedua negara antara Singapura, dan Amerika. Sebagai catatan, Indonesia adalah net importir BBM jenis gasoline atau bensin terbesar di Asia Pasifik, menurut catatan Argus Media.
Pada Desember tahun lalu nilai impor bulanan Indonesia memecahkan rekor 475.000 barel gasoline per hari. Peran Singapura dalam memasok BBM impor tercatat 279.000 barel gasoline per hari, dicatat bea cukai Global Trade Tax (GTT).
Volume akumulasi impor ini juga tercatat 24% lebih tinggi dari periode yang sama periode sebelumnya, atau 29% lebih tinggi dari November 2024. Secara kumulatif, Indonesia mengimpor 378.500 barel gasoline per hari sepanjang 2024, naik dari 369.000 barel gasoline per hari tahun sebelumnya.
Pengurangan Bertahap
Saat ini, porsi impor BBM dari Singapura mencapai sebesar 54%-59% dari total konsumsi BBM di Indonesia, dengan taksiran mencapai 1,6 juta barel per hari (bph) berdasarkan data tahun 2024.
Dengan jumlah impor setengah dari keseluruhan total konsumsi di Indonesia, Bahlil mengatakan pemberhentian impor dari Singapura akan dilakukan secara bertahap. “Bertahap ya. Tahap sekarang mungkin bisa sampai 50% mungkin suatu saat akan nol,” katanya.
Praktisi industri migas, Hadi Ismoyo menilai, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah apabila ingin berhenti impor BBM dari Singapura dan memulai impor dari AS pada akhir tahun mendatang.
Hadi mengatakan pemerintah harus memperhatikan ongkos pengapalan yang berbeda karena jarak antara Jakarta-AS dua kali lipat lebih jauh dibandingkan Jakarta-Singapura. “Shipping cost akan jauh lebih mahal. Impor BBM dari Amerika belum tentu lebih ekonomis,” kata Hadi.
Hal lain, pemerintah diminta memperhatikan kesesuaian spesifikasi BBM di AS, meliputi kriteria barang yang akan dibeli apakah selaras dengan BBM yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat.
“Apakah persis sama dengan yang beredar di sini apa tidak? Ini terkait juga dengan konfigurasi kendaraan yang biasa kita pakai di sini,” lanjutnya.
Tak lupa, faktor harga. Dia menyarankan agar impor BBM dari AS harus tetap menggunakan kontrak minimal setahun dan bisa diperpanjang, demi mendapatkan harga yang lebih masuk akal.
“Usahakan deal langsung dengan perusahaan yang punya kilang, sehingga komitmen suplai lebih terjamin dan aman. Hindari deal dengan trader, apalagi trader abal-abal yang mungkin akan menimbulkan masalah. Pastikan supplier dari Amerika benar-benar memenuhi spek BBM yang ada di Indonesia,” kata Hadi.
(fik/wep)
