Dia hanya memberi tanda kalau uang tersebut kemudian digunakan Harun untuk menyuap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Dalam kasus ini, ada rencana penyiapan dana Rp1 miliar. Sebanyak Rp400 juta di antaranya berasal dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto; sedangkan sisanya dikumpulkan Harun dari sejumlah sumber, termasuk Djoko Tjandra.

“Yang selebihnya nih, kan kalau tidak salah Rp800 sampai Rp1 miliar ya untuk suapnya itu. Ini dari mana yang selebihnya?” kata Asep kepada awak media, Jumat (11/4/2025).

“Nah, kami menduga bahwa ada di sana perpindahan sejumlah uang yang nanti uang ini akan digunakan untuk suap. Ini yang sedang kita perdalam."

KPK juga telah memeriksa mantan juru bicaranya yang saat ini menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah. Penyidik tiba-tiba memasukkannya sebagai salah satu saksi dalam penyidikan kasus suap PAW anggota DPR 2019-2024 atas tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

Salah satu persoalan yang muncul, Febri dianggap mengetahui isi penyidikan kasus suap PAW anggota DPR 2019-2024 yang terjadi di akhir 2019 dan awal 2020. Pada saat itu, Febri masih bekerja di KPK sebagai kepala biro hubungan masyarakat; meski sudah tak lagi berstatus juru bicara lembaga.

Sesuai mekanisme internal, para penyidik biasanya mengungkap sejumlah informasi kepada tim humas yang menjadi bahan untuk disampaikan kepada wartawan tentang kasus tertentu. Bahkan, tim humas juga berpotensi terlibat dalam rapat-rapat yang mungkin membahas inti penyidikan suatu perkara.

Febri pun membantah telah membocorkan proses penyidikan kasus korupsi PAW anggota DPR 2019-2024 demi kepentingan kliennya, Hasto Kristiyanto. Dia mengklaim telah melakukan asesmen pribadi sebelum menerima tawaran menjadi kuasa hukum Hasto. Dia memastikan tak memiliki benturan kepentingan saat membela kliennya dalam perkara korupsi tersebut.

(azr/roy)