Pertama, Sri Mulyani melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mengidentifikasi terkait jika anggaran langsung berasal dari dana publik (public fund).

"Atau kalau ini adalah koperasi, ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa, mereka kemudian bisa mengembangkan. Sama seperti selama ini sudah ada Badan Usaha Milik Desa [BUMDes], mereka bisa mengembangkan, modal awal bisa berasal dari dana desa dan kemudian mereka berkembang," ujar Sri Mulyani.

Kedua, koperasi ini juga bisa melakukan mulai dari modal awal maupun meminjam baik itu dari bank badan usaha milik negara (BUMN) atau akrab disapa Himbara, juga perbankan lain. Dengan demikian, koperasi tersebut bisa melanjutkan aktivitas produktif dan menghasilkan pendapatan dan kembali mencicil pinjaman tersebut.

Ketiga, kombinasi dengan transfer antara pemerintah pusat ke desa maupun antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke desa. "Jadi kombinasi inilah yang terus kita sekarang koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait termasuk dengan Menko [Zulkifli Hasan], Menteri Koperasi [Budi Arie Setiadi], Menteri Desa [Yandri Susanto], Menteri Dalam Negeri [Tito Karnavian] dan kementerian-kementerian lain terkait," pungkas dia.

(wep)