Akan tetapi, kasus terungkap usai polisi memeriksa rekaman kamera pengawas. Dalam data tersebut, Bayu terlihat mengalami penganiayaan fisik dari petugas pengaman dan tahanan lainnya.

Menurut Habiburokhman, kewajiban pemasangan CCTV akan diterapkan pada seluruh kepolisian daerah atau polda. DPR pun mengklaim akan membantu kepolisian untuk pengadaan kamera pengawas baru di APBN selanjutnya.

"Sekarang kan kamera pengawas sesuatu yang enggak mahal lagi, bisa dibeli dengan harga yang cukup murah dan kita akan support anggarannya, APBN-nya kita support dari sini untuk pengadaan kamera pengawas," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Selain pemasangan CCTV, Revisi KUHAP juga akan memperkuat pendampingan advokat terhadap tersangka dan saksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya intimidasi dan kekerasan selama proses pemeriksaan.

"Yang kedua, yang paling penting adalah pendampingan dari advokat terhadap tersangka. Kebanyakan orang-orang yang mengalami kekerasan itu dalam kasus dia tidak didampingi ketika diperiksa, apakah sebagai saksi, apakah sebagai tersangka," ujar Habiburokhman. 
"Advokat yang tadinya hanya bisa mendampingi orang yang diperiksa sebagai tersangka, sekarang bisa dan wajib, berhak mendampingi ketika masih saksi. Jadi nggak bisa diintimidasi lagi walau pun masih berstatus saksi."

(azr/frg)