Kedua, Bhima menyebut kenaikan tarif royalti minerba akan bermanfaat bagi Indonesia, agar terjadi pergeseran tumpuan pendapatan negara dari sektor minerba ke sektor yang lebih berkelanjutan.
“Kalau tarif royalti naik, sektor minerba kan mendapat disinsentif. Nah, diharapkan pengusaha mulai diversifikasi ke sektor energi terbarukan misalnya,” tuturnya.
Ekspor Ilegal
Ketiga, usulan kenaikan tarif royalti minerba juga ditujukan untuk memperketat pengawasan. Dalam hal ini, Bhima mengatakan pemerintah harus mewaspadai lonjakan ekspor komoditas pertambangan secara ilegal karena naiknya tarif royalti.
Keempat, dari penerimaan royalti minerba, dana yang didapatkan diharapkan bisa digunakan untuk melakukan subsidi dan insentif bagi sektor energi baru terbarukan (EBT).
“Jangan sampai royalti mau naik tarifnya, tetapi untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan ketahanan dan transisi energi,” kata Bhima.
Dalam paparan Konsultasi Publik Usulan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP SDA Minerba yang digelar akhir pekan lalu, Ditjen Minerba Kementerian ESDM mengelaborasi usulan sejumlah penyesuaian tarif royalti untuk komoditas tambang, mulai batu bara hingga nikel.
Usulan tersebut akan termuat dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM.
Menurut Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq, rancangan PP yang mengatur tarif baru PNBP sektor minerba saat ini masih proses pembahasan final.
Julian menyebut urgensi pemerintah merevisi PP No. 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian ESDM adalah agar penetapan tarif royalti sektor minerba lebih adil dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Negara mendapatkan hak yang lebih fair dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan produk yang dihasilkan dan harga jual produk tersebut di pasar global,” kata Julian saat dihubungi, Senin (11/3/2025).
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(wdh)
