Senada dengan Jenkins, Adi Rusli selaku Country Manager Indonesia untuk Palo Alto Networks menekankan bahwa keamanan selalu berhubungan dengan risiko. Menurutnya, setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki tingkat toleransi risiko (risk appetite) yang berbeda.
Sehingga yang terpenting adalah menentukan prioritas dan mengidentifikasi area yang perlu didahulukan. Pasalnya tidak semuanya bisa dilindungi secara menyeluruh, karena "jika ingin mengamankan semuanya, biasanya biaya yang dibutuhkan akan sangat besar," jelasnya.
Adi juga mengingatkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, keamanan siber tidak akan pernah mencapai 100%.
"Yang paling utama adalah kesiapan organisasi dalam mendeteksi dan merespons jika terjadi pelanggaran keamanan (breach). Seperti yang kita tahu sejak dulu, ada hubungan antara polisi dan maling—hingga kini pun masih begitu. Kadang maling lebih cepat, tetapi sering kali polisi juga berhasil menangkap mereka."
"Analogi ini tetap relevan, terlepas dari inovasi teknologi yang terus berkembang, seperti artificial intelligence, dan bahkan quantum computing. Kemajuan ini akan semakin meningkatkan eksposur terhadap risiko keamanan, sehingga langkah mitigasi yang tepat menjadi semakin krusial," pungkasnya.
Sekadar catatan, PDN sendiri merupakan fasilitas pusat data untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data yang nantinya digunakan secara bagi data oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, untuk saling terhubung di Indonesia.
Bahkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan proyek Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi dapat beroperasi pada Maret 2025.
"Rencananya Maret [PDN di Cikarang beroperasi]," kata Wakil Menteri Kemenkomdigi Nezar Patria ketika ditemui disela acara peluncuran IC4 di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Meski tak memberikan detail atau tanggal peluncuran pastinya, tetapi Nezar menyebut PDN Cikarang tersebut telah memasuki penyelesain akhir dan pemantauan, sebelum PDN dioperasikan.
"Terutama soal keamanan cyber-nya juga kita sudah minta bantuan BSSN juga untuk melakukan semacam review bagaimana instrumen-instrumen untuk mencegah kejahatan cyber ya atau serangan cyber itu bisa dipenuhi oleh PDN gitu ya," jelas dia.
"Jadi sebelum dimulai kita sudah membuat semacam review keamanan sibernya dari sudut cyber security-nya dan kita berhubungan sama dengan BSSN untuk melakukan review itu. Jadi begitu dia udah comply dengan standar keamanan yang ada di BSSN, baru nanti itu akan dimulai," pungkasnya.
(prc/wep)
