Menurut Hasan, layanan pendidikan masuk ke dalam pos anggaran layanan publik yang dikecualikan dari pemangkasan anggaran. Sehingga, hasan meminta agar publik tidak khawatir atas pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Toh, kata Hasan, masing-masing kementerian atau lembaga telah menjalankan rekonstruksi anggaran, yang dilakukan untuk memastikan pemangkasan anggaran yang dilakukan sesuai dengan instruksi Prabowo.
“Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut dampak dari efisiensi anggaran kemungkinan bisa menimbulkan efek perguruan tinggi menaikkan uang kuliah.
Hal ini terlihat pada biaya efisiensi bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang memiliki pagu awal Rp6,01 triliun dipangkas 50% atau sekitar Rp3 triliun.
Kemudian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (BPPTNBH) dipangkas sebesar 50% atau Rp1,18 triliun dari pagu awal Rp2,37 triliun.
"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya revitalisasi perguruan tinggi negeri, ini juga di pagu awal kami Rp856,2 miliar dipotong 5%. Kami minta kembali pada pagu semula," kata Satryo dalam rapat kerja DPR RI.
"Ada BOPTN, pagunya Rp6,018 triliun, itu dikenakan efisiensi dan anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu Rp6,018 triliun."
(azr/frg)
