Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa subsidi dan kompensasi energi sangat dipengaruhi 3 hal, yakni volatilitas harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude-oil Price (ICP), nilai tukar rupiah dan volume penyaluran.
Dalam kaitan itu, proyeksi ICP dan nilai tukar rupiah berada di atas level yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Walhasil, Kemenkeu memperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi energi melonjak sebanyak Rp37,1 triliun sepanjang tahun ini.
Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan outlook ICP diperkirakan berada pada rentang US$79—US$85 per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp15.900—Rp16.100.
Sementara itu, ICP dan nilai tukar dipatok masing-masing US$82 per barel dan Rp15.000 dalam APBN 2024.
“Diperkirakan volume solar sampai akhir tahun di kisaran 17 Juta kiloliter [kl], Pertalite 30 juta kl, dan liquefied petroleum gas [LPG] 8 juta ton,” ujar Yustinus kepada Bloomberg Technoz, dikutip Sabtu (13/7/2024).
Sementara itu, kuota solar ditetapkan 17,8 juta kl Pertalite 31,7 juta kl, dan LPG 3 Kg sebesar 8,03 juta ton pada APBN 2024.
Walaupun subsidi dan kompensasi energi diperkirakan meningkat, kata Yustinus, Kemenkeu memastikan APBN tetap terkendali sebagaimana terefleksi dari outlook defisit 2024 berkisar 2,7% produk domestik bruto (PDB) dalam batas aman.
“Hal ini menjadi fondasi keberlanjutan fiskal 2025 dengan defisit on track di kisaran 2,29% sampai dengan 2,82% PDB,” ujarnya.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah sepakat meningkatkan target defisit APBN 2024 menjadi Rp609,7 triliun atau 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Semula, padahal, pemerintah menargetkan defisit fiskal hanya Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
Kedua pihak juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun akibat pelebaran defisit yang terjadi. Dalam perkembangannya, pemerintah telah membukukan defisit anggaran Rp77,3 triliun pada Juni 2024.
“Dengan demikian apakah laporan semester dapat disetujui dan jadi kesimpulan DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia dalam realisasi semester-I dan prognosis semester-II APBN 2024, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Selasa (9/7/2024).
(dov/wdh)
