Dia menambahkan, terdapat dukungan tambahan untuk industri sepeda motor listrik baru dan konversi yang siap digelontorkan pemerintah hingga tahun depan. Nilai bantuannya adalah Rp 7 juta per unit baik untuk motor listrik baru maupun konversi.
“Bantuan ini hanya berlaku 2 tahun, 2023—2024, untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi. Dengan demikian, kebutuhan total anggarannya adalah Rp 7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Peluncuran Bantuan KBLBB, Senin (20/3/2023).
Anggaran tersebut akan disalurkan dalam dua tahap. Pada 2023 akan disalurkan terhadap 200.000 unit motor listrik baru dan konversi dengan nilai anggaran Rp 1,75 triliun. Sedangkan pada 2024 akan disalurkan untuk 600.000 motor listrik baru dan 150.000 motor konversi dengan anggaran Rp 55,25 triliun.
“Pemberian itu akan dikelola oleh Kementerian Perindustrian untuk yang motor listrik baru, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk yang konversi,” kata dia.
Dari sisi persyaratan, Sri Mulyani menjabarkan penerima manfaat insentif motor listrik baru adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450—900 VA.
Sementara itu, tidak ada batasan persyaratan penerima manfaat bagi insentif motor konversi.
“Persyaratan yang harus dipeuhi, harus memenuhi TKDN 40% dan produknya tidak boleh dinaikkan harga jualnya selama mmasa pembelian bantuan pemerintah tersebut,” lanjut menkeu.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan insentif KBLBB untuk kendaraan roda empat baru akan dimulai pada 1 April 2023, mundur dari target awal yang awalnya 20 Maret 2023.
"Program KBLBB roda dua baik motor baru dan konversi sudah dapat diluncurkan. Sementara itu, program insentif KBLBB roda empat akan diluncurkan kebijakannya tepat 1 April. Saat ini aturannya masih diproses,” kata Luhut.
(wdh/ezr)
