Bloomberg Technoz, Jakarta - Cek Fakta pernyataan calon wakil presiden (cawapres), Gibran Rakabuming Raka yang mengklaim akan mendorong transisi energi sebagai cara peningkatan ekonomi masyarakat. Dia menilai potensi energi baru terbarukan sangat besar yang mencapai 3.686 gigawatt melalui energi surya, angin, air, bio energi, dan panas bumi.
"Pemerataan pembangunan transisi menuju energi hijau," kata Gibran dalam debat cawapres di JCC, Minggu (21/1/2024). "Sebanyak 5 juta di antaranya adalah green jobs. Green Jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan."
Apakah transisi energi memang bisa diterapkan pada seluruh wilayah di Indonesia? Berdasarkan laporan Centre of Economic and Law Studies (Celios) yang bertajuk Indeks Kesiapan Transisi Energi Indonesia, secara menyeluruh hanya wilayah barat Indonesia yang mendominasi kesiapan transisi energi.
Celios setidaknya merangkum beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesiapan daerah-daerah di Indonesia dalam melakukan transisi energi. Beberapa faktor tersebut yakni; pengaruh konsumsi per kapita, keterkaitan kerentanan iklim dengan kesiapan transisi energi, dan keterlibatan perempuan dalam transisi energi.
Wilayah Barat Indonesia mendominasi dominasi kesiapan transisi energi. Berdasarkan kesiapan transisi energi secara menyeluruh, DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan skor 84,24.
Karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara, pusat industri dan pemerintahan, dengan infrastruktur energi bersih yang lebih baik kemungkinan menjadi faktor utama yang mempengaruhi hasil ini.
Peringkat Jakarta disusul provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa secara berurutan, seperti DI Yogyakarta (66,74), Banten (58,57), Jawa Tengah (55,22), Jawa Barat (55,19), dan Jawa Timur (52,89). Kelima provinsi ini menempati peringkat tertinggi disebabkan oleh indikator perekonomian provinsi yang kuat, inisiatif energi bersih yang proaktif, dan kapasitas pemerintah yang cenderung lebih efisien dibandingkan provinsi lain.
Salah satu indikator dalam menetapkan skor dan posisi tersebut yakni ketahanan perekonomian masing-masing provinsi yang kuat, inisiatif energi bersih yang proaktif, dan kapasitas pemerintah yang cenderung lebih efisien dibandingkan dengan provinsi lain.
Sementara itu, wilayah yang memiliki skor terendah disebabkan dengan keterbatasan sumber daya ekonomi, rendahnya penerapan inisiasi energi bersih, dan permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkontribusi terhadap tantangan-tantangan tersebut.
Tantangan di Luar Jawa : Provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, seperti Papua (3,48), Sulawesi Tengah (28,97), Kepulauan Bangka Belitung (30,71), dan Papua Barat (32,27) menghadapi tantangan yang signifikan dan memiliki tingkat kesiapan transisi energi yang lebih rendah.
Skor tersebut disusun dengan skala 1-100, dengan komposisi skor 80—100 (sangat tinggi), 6—80 (tinggi), 40—60 (sedang), 20—39 (rendah), dan 0—19 (sangat rendah).
Peringkat Indeks Kesiapan Transisi Energi
Skor Sangat Tinggi
DKI Jakarta 84,24
Skor Tinggi
DI Yogyakarta 66,74
Skor Sedang
Banten 58,57
Jawa Tengah 55,22
Jawa Barat 55,19
Jawa Timur 52,89
Lampung 52,19
Nusa Tenggara Barat 50,33
Aceh 49,13
Gorontalo 46,82
Sumatera Utara 46,55
Maluku Utara 45,39
Sumatera Selatan 44,81
Sulawesi Barat 44,58
Kalimantan Timur 43,56
Nusa Tenggara Timur 43,01
Sulawesi Tenggara 42,93
Bali 42,65
Kalimantan Tengah 42,19
Kalimantan Barat 42,12
Kalimantan Selatan 41,95
Sumatera Barat 41,73
Sulawesi Selatan 41,49
Riau 41,48
Kepulauan Riau 41,35
Sulawesi Utara 41,31
Skor Rendah
Jambi 39,60
Maluku 36,39
Bengkulu 34,96
Kalimantan Utara 33,49
Papua Barat 32,27
Kepulauan Bangka Belitung 30,71
Sulawesi Tengah 28,97
Skor Sangat Rendah
Papua 3,48
Sumber: CELIOS
(dov/frg)
