Jika pemerintahan yang dipimpin Partai Nasional kehilangan kekuasaan, pemerintahan tersebut akan menjadi yang pertama dalam era politik modern Selandia Baru yang tumbang setelah hanya menjalani satu masa jabatan selama tiga tahun.
Partai Opportunity secara konsisten memperoleh dukungan 6 persen atau lebih dalam jajak pendapat, melampaui ambang batas 5 persen yang diperlukan untuk masuk parlemen. Jika berhasil meraih kursi, partai tersebut berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan. Dukungan mereka akan sangat menentukan bagi blok politik mana pun yang berhasil membentuk pemerintahan berikutnya. Ini akan menjadi kali pertama Partai Opportunity masuk parlemen.
Dalam jajak pendapat terbaru 1News Verian pada Selasa, Partai Nasional memperoleh dukungan 30 persen. Bahkan jika mendapat dukungan ACT yang meraih 10 persen dan New Zealand First dengan 8 persen, hasil tersebut tetap belum cukup untuk mencapai mayoritas di parlemen.
Partai Buruh memperoleh dukungan 29 persen, sementara calon sekutunya, Partai Hijau, meraih 16 persen. Te Pāti Māori, yang juga berpotensi menjadi mitra koalisi, memperoleh dukungan kurang dari 1 persen. Perolehan tersebut juga belum cukup untuk mencapai mayoritas.
Jalan Menuju Kekuasaan
David Farrar, komentator politik sekaligus pendiri lembaga jajak pendapat Curia Market Research yang berbasis di Wellington, mengatakan jalan paling sederhana bagi Partai Nasional untuk mempertahankan kekuasaan adalah jika Partai Opportunity gagal masuk parlemen.
Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru, tanpa kehadiran Opportunity, blok kanan-tengah yang terdiri atas Partai Nasional, ACT, dan New Zealand First unggul atas blok kiri-tengah yang terdiri atas Partai Buruh, Partai Hijau, dan Te Pāti Māori. Dalam skenario tersebut, koalisi yang dipimpin Partai Nasional seharusnya dapat membentuk pemerintahan.
Namun, jika Opportunity berhasil masuk parlemen, posisi Partai Nasional menjadi lebih tidak pasti. Luxon berulang kali menyatakan tidak akan bekerja sama dengan Opportunity. Selain itu, terdapat perbedaan kebijakan yang besar antara partai kecil tersebut dan tiga partai berhaluan kanan yang saat ini membentuk pemerintahan.
"Faktor yang memperumit situasi adalah apakah New Zealand First akan menyetujuinya," kata Farrar. "Mereka mungkin pihak yang paling menentang Opportunity."
Jalan ketiga bagi Partai Nasional adalah jika blok kanan-tengah memperoleh hasil lebih baik daripada yang diperkirakan jajak pendapat saat ini. Dengan begitu, mereka dapat membentuk pemerintahan tanpa dukungan Opportunity, sekalipun partai tersebut berhasil masuk parlemen.
Sementara itu, jalan Partai Buruh menuju kekuasaan lebih sederhana. Kecuali terjadi lonjakan dukungan yang tidak terduga, hanya ada satu skenario yang memungkinkan: Opportunity berhasil masuk parlemen, lalu Partai Buruh mencapai kesepakatan dengan partai tersebut, Partai Hijau, dan Te Pāti Māori.
Kelebihan Kursi di Parlemen
Ada pula persoalan lain yang memperumit situasi, yakni fenomena overhang atau kelebihan kursi di parlemen. Istilah ini semakin sering digunakan dalam perbincangan politik Selandia Baru selama pemilu kali ini.
Dalam sistem pemilu proporsional anggota campuran (mixed-member proportional), setiap pemilih memiliki dua suara: satu untuk calon anggota parlemen di daerah pemilihan setempat dan satu lagi untuk partai politik. Overhang terjadi ketika sebuah partai memenangkan lebih banyak kursi daerah pemilihan dibandingkan jumlah kursi yang seharusnya diperoleh berdasarkan proporsi suara partai yang diraihnya.
Parlemen Selandia Baru biasanya memiliki 120 kursi, tetapi jumlah tersebut dapat bertambah jika terjadi overhang. Setelah pemilu 2023, jumlah kursi parlemen meningkat menjadi 123.
Dalam pemilu kali ini, Partai Nasional dan Te Pāti Māori sama-sama berpotensi memperoleh kursi overhang jika memenangkan lebih banyak daerah pemilihan dibandingkan jumlah kursi yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan proporsi suara partai. Te Pāti Māori secara aktif mendorong para pendukungnya untuk memberikan suara daerah pemilihan kepada partai tersebut, sembari memilih Partai Hijau atau Partai Buruh dalam pemungutan suara untuk partai.
Sejumlah tokoh dari kubu kanan dalam politik Selandia Baru juga mendorong pemungutan suara strategis. Mereka mengimbau pemilih untuk memberikan suara daerah pemilihan kepada Partai Nasional, sementara suara untuk partai diberikan kepada ACT atau New Zealand First.
Farrar mengatakan fenomena overhang dapat memperumit perhitungan kursi bagi Partai Nasional maupun Partai Buruh.
Situasi tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah anggota parlemen senior Partai Nasional harus meninggalkan parlemen secara mendadak. Mereka termasuk anggota yang mengandalkan daftar calon partai, seperti Menteri Keuangan Nicola Willis dan Ketua Parlemen Gerry Brownlee, serta mereka yang berpotensi kalah di daerah pemilihannya. Di antara nama yang berisiko adalah Jaksa Agung Chris Bishop dan Menteri Kehakiman Paul Goldsmith.
(bbn)
