Dalam kajian tersebut, India menawarkan skema pembiayaan dengan porsi 80%-85% berasal dari investasi pemerintah India.
"Kemudian 15% hingga 20% mereka harapkan komitmen Indonesia untuk mengembangkan kawasan ini menjadi transhipment," jelasnya.
Meski demikian, hingga kini rencana pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai pusat alih muat barang tersebut belum terealisasi. Iskandar mengatakan, salah satu kendala utamanya adalah belum adanya kebijakan nasional yang menetapkan Sabang sebagai hub transshipment.
Padahal, kata dia, pelabuhan tersebut sejak awal 2000 dirancang untuk melayani kapal-kapal yang melintasi jalur perdagangan internasional, sebelum barang didistribusikan kembali ke pelabuhan lain.
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu menetapkan arah pemanfaatan Pelabuhan Sabang agar infrastruktur yang telah dibangun dapat menghasilkan aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, BPKS masih mengusulkan kepada pemerintah agar pelabuhan tersebut masuk dalam agenda pengembangan nasional.
Selain menjadi hub transshipment, BPKS juga menjajaki peluang menjadikan Sabang sebagai pangkalan logistik untuk mendukung kegiatan minyak dan gas bumi di kawasan Andaman. Menurut Iskandar, kebutuhan investasinya relatif lebih kecil karena sebagian fasilitas pendukung telah tersedia.
Saat ini, Sabang memiliki gudang seluas 4.000 meter persegi. Sementara itu, kebutuhan fasilitas gudang yang diharapkan mencapai 10.000 meter persegi, sehingga masih diperlukan tambahan kapasitas serta fasilitas pendukung lainnya.
"Jadi tinggal beberapa fasilitas pendukung saja untuk kemudian 6 tahun di fase pengembangan oil and gas ini, itu bisa dimanfaatkan sebagai pangkalan logistik. Setidaknya ekosistem itu sudah terbentuk, sudah terjadi," tutur Iskandar.
Di sisi lain, BPKS juga berupaya mengoptimalkan potensi pariwisata, terutama dari kunjungan kapal pesiar. Iskandar mengatakan, kapal pesiar yang singgah di Sabang dapat membawa hingga 2.000 penumpang, dengan waktu kunjungan sekitar delapan jam.
Dia menyebut paket wisata bagi penumpang kapal pesiar dapat mencapai US$100 per orang. Namun, potensi belanja tersebut dinilai belum maksimal karena ekosistem destinasi dan keterlibatan pelaku usaha lokal masih perlu diperkuat.
Untuk mendukung pengembangan kawasan, BPKS tengah berdiskusi dengan Bappenas mengenai alternatif pembiayaan di luar anggaran pemerintah. Salah satunya melalui pinjaman atau hibah luar negeri, termasuk penjajakan pembahasan dengan Asian Development Bank (ADB).
(lav)
