Kondisi tersebut dapat membatasi ruang pemerintah AS dalam mengambil kebijakan, termasuk terkait tarif perdagangan.
Meski parlemen tidak serta-merta dapat membatalkan kebijakan tarif yang menjadi kewenangan eksekutif, Irman menilai Kongres memiliki ruang untuk meminta pertanggungjawaban dan mengawasi pelaksanaannya.
"Sehingga pergerakan berikutnya untuk kebijakan tarif juga akan berbatas. Jadi kita melihat ini sangat positif untuk inflasi dan tentunya kepada growth juga," terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perkembangan politik AS juga berpotensi memengaruhi arah kebijakan moneter global. Penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS atau US Treasury dapat memberikan ruang bagi negara lain untuk menjaga daya tarik pasar keuangannya.
Bagi Indonesia, penurunan yield US Treasury dapat membuka ruang bagi penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN), selama daya tarik imbal hasil domestik terhadap obligasi AS tetap terjaga.
Irman memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun berpotensi turun ke sekitar 7,2% pada 2027 apabila yield US Treasury dapat turun ke kisaran 4,2%. Dalam skenario tersebut, selisih imbal hasil atau spread kedua obligasi diperkirakan tetap berada di kisaran 240-270 basis poin.
Dia menambahkan, penurunan ketegangan geopolitik juga berpotensi mengurangi premi risiko Indonesia yang tercermin dari credit default swap (CDS). Selama ini, kenaikan CDS tidak hanya dipengaruhi ketidakpastian terkait indeks MSCI, tetapi juga risiko geopolitik global.
Apabila ketidakpastian MSCI masih berlangsung hingga kuartal II-2027, perbaikan kondisi geopolitik diharapkan dapat membantu menekan premi risiko tersebut.
Kendati begitu, keberlanjutan penguatan tersebut masih bergantung pada perkembangan politik dan geopolitik global.
"Jadi harusnya arah ke depan semakin membaik walaupun uncertainty-nya masih sangat tinggi," pungkasnya.
Untuk diketahui, AS baru saja menggelar pemilu sela pada Selasa (3/11/2026) waktu setempat. Hasilnya, Partai Demokrat menang telak atas Partai Republik yang menaungi Donald Trump.
Hasil pemilu terbaru yang dikompilasi Bloomberg, Rabu (4/11/2026) waktu setempat menunjukkan, Partai Demokrat mengamankan 240 kursi DPR.
Sedangkan Partai Republik hanya mengamankan 147 kursi. Kedua partai memperebutkan 435 kursi DPR dalam midterm elections ini. Sehingga, untuk sementara, Partai Demokrat memegang kendali kongres karena telah melampaui batas minimal 128 kursi.
Untuk senat, Partai Demokrat mengamankan 54 kursi, dan Partai Republik mengamankan 44 sisanya.
(lav)
