Bloomberg Technoz, Jakarta - Penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol) berisiko mengalami penangguhan penyaluran bantuan. Namun, status terindikasi tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang benar-benar melakukan transaksi judi daring.

Pemerintah melakukan pemadanan data penerima bansos dengan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan dengan aktivitas judol. Jika merasa masuk dalam daftar tersebut akibat kekeliruan data, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan klarifikasi atau sanggahan.

Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Tulungagung. Penyaluran bansos terhadap 4.653 keluarga penerima manfaat (KPM) ditangguhkan sementara karena masuk dalam data indikasi keterkaitan dengan judi daring selama 10 bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.706 KPM telah mengajukan klarifikasi atau sanggahan.

Lantas, bagaimana cara mengajukan sanggahan bansos yang terindikasi judol? Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan melalui pemerintah daerah maupun aplikasi Cek Bansos.

Cara Sanggah Bansos yang Terindikasi Judol Melalui Pemerintah Daerah

Penerima bansos yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judi online dapat menyampaikan keberatan melalui kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat.