"Gue lebih pilih berobat ke fasilitas kesehatan yang sudah ada, entah itu RS, puskesmas, atau klinik dekat rumah, yang jelas-jelas sudah ada. Toh, buat apa nambah program yang sebenarnya juga sudah ada fasilitas kesehatannya? Tinggal lengkapi kekurangannya saja, terutama di daerah," kata Dare.
Dari sisi kesehatan masyarakat, Ahli Public Health bidang Biostatistika-Epidemiologik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr. dr. Windhu Purnomo, melihat Klinik dan Apotek Kopdes Merah Putih memiliki potensi memperluas akses layanan kesehatan, terutama di desa terpencil.
"Jika dirancang benar, unit ini dapat memperkuat front liner di desa terpencil dengan menekankan promosi kesehatan, edukasi, imunisasi, dan skrining sederhana," jelas Windhu.
Namun, Windhu mengingatkan keberadaan klinik koperasi juga berisiko menimbulkan tumpang tindih dengan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Terutama jika klinik lebih berorientasi pada pengobatan dan penjualan obat dibandingkan pencegahan penyakit.
"Di wilayah yang sudah memiliki Puskesmas/Pustu, penambahan unit berisiko menciptakan fragmentasi, mengurangi efisiensi kapitasi, dan melemahkan koordinasi promotif-preventif," ujarnya.
Menurut Windhu, klinik koperasi seharusnya tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan penyakit. Karena itu, keberadaannya perlu terintegrasi dengan sistem rujukan dan pembiayaan JKN, termasuk berkoordinasi dengan puskesmas.
Sementara itu, dokter sekaligus pakar kesehatan masyarakat Dicky Budiman menilai kehadiran Klinik Kopdes Merah Putih memiliki kelebihan sekaligus tantangan. Salah satu manfaatnya adalah mendekatkan akses obat kepada masyarakat dan membuka peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal.
"Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, misalnya, menghadirkan titik akses obat yang lebih dekat dan menggerakkan ekonomi lokal," kata Dicky.
Meski demikian, Dicky mengingatkan pemerintah perlu mengkaji kesiapan tenaga kesehatan, kualitas pelayanan, hingga potensi tumpang tindih dengan fasilitas kesehatan lain sebelum memperluas program tersebut.
"Skema ini tentu seharusnya melalui kajian yang matang. Jadi, jangan langsung diterapkan begitu saja. Harus ada proyek percontohan atau pilot project agar pelaksanaannya lebih matang," ujarnya.
Dicky juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas obat dan kompetensi tenaga kefarmasian. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga yang terkualifikasi, rantai pasok obat yang legal, serta keterlibatan puskesmas sebagai pembina dan tujuan rujukan.
(dec/spt)
