Kondisi tersebut menjadi pertimbangan BPD Bali dalam menyusun strategi penyaluran kredit. Perseroan berupaya mengoptimalkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
"Sehingga perputaran terhadap ekonomi Bali ke depan tidak selalu harus ditopang oleh pariwisata. Itulah mungkin yang kita tangkap dan kita optimalisasi dalam bentuk turunan dari rencana bisnis," katanya.
Dalam implementasinya, BPD Bali memperbesar porsi pembiayaan produktif dengan target minimal 60% dari total kredit. Hingga September 2026, realisasi porsi kredit produktif perseroan telah mencapai 62%.
UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian melalui kontribusi hampir 53% terhadap total kredit. Penyaluran kredit UMKM juga mencatat pertumbuhan hampir 14% hingga September 2026.
Untuk memperkuat pembiayaan, BPD Bali tidak hanya mengandalkan program pemerintah seperti KUR, tetapi juga mengembangkan produk kredit internal KUSUMA dengan plafon hingga Rp5 miliar.
Perseroan turut bekerja sama dengan dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi UMKM yang memiliki kelayakan usaha dan kapasitas pengembangan.
Di luar pembiayaan, dukungan terhadap UMKM dilakukan melalui program peningkatan kapasitas, pelatihan, fasilitasi pameran, serta penyediaan ruang promosi produk di kantor-kantor BPD Bali.
Sudharma mengatakan, perseroan juga mendorong pemanfaatan layanan pembayaran digital agar pelaku UMKM dapat memperluas transaksi dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
Penguatan pembiayaan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperluas basis ekonomi Bali, sekaligus mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu sektor tertentu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan menjadi lebih merata dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan kondisi industri pariwisata.
(tim)
