Dia memperkirakan listrik dari proyek tersebut paling cepat dapat dihasilkan lima tahun setelah persyaratan utama kontrak berlaku, sedangkan kontraknya belum mencantumkan tanggal pasti.
Dengan asumsi tersebut, Yayan memperkirakan PLTN terapung di Halmahera baru dapat beroperasi sekitar 2031—2033. Sebagai pembanding, pembangunan PLTS dan baterai diperkirakan dapat diselesaikan dalam 1—3 tahun.
“Listrik pertama paling cepat lima tahun setelah syarat utama kontrak berlaku; kontrak belum menyebut tanggal,” tutur Yayan.
Keekonomian
Dari sisi keekonomian, biaya listrik PLTN terapung juga dinilai belum kompetitif. Yayan memperkirakan biaya pembangkitan nuklir mencapai US$120 per megawatt hour (MWh),dengan kisaran US$90—US$157 per MWh—berdasarkan asumsi biaya modal US$7.500 per kilowatt dan tingkat bunga 7%.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pembangkitan PLTU captive baru yang diperkirakan sebesar US$54 per MWh, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) US$46 per MWh, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tanpa baterai US$49 per MWh.
“Bapeten menyebut tiga hal belum selesai: status bendera kapal, badan hukum pemegang izin, dan pembagian tanggung jawab saat kecelakaan,” tegasnya.
Sekadar informasi, Rosatom dan perusahaan Indonesia, PT Pembangkit Listrik Nuklir, menandatangani perjanjian pasokan listrik yang dihasilkan dari PLTN terapung.
Proyek PLTN terapung tipe PEB-100 dengan total kapasitas 200 MW ini akan menyalurkan listrik ke wilayah utara Pulau Halmahera, Maluku Utara.
Sebagai bagian dari proyek ini, BUMN nuklir Rusia tersebut akan menyediakan dua unit PLTN terapung.
CEO Rosatom Alexey Likhachev mengungkapkan proyek ini merupakan perjanjian ekspor pertama di dunia untuk memasok listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir terapung.
"Saya yakin, bagi komunitas bisnis global, hal ini akan menjadi contoh nyata bagaimana sektor swasta—dengan dukungan sistematis dari pemerintah—dapat menginisiasi proyek infrastruktur berskala besar di bidang energi nuklir yang mampu mentransformasi perekonomian nasional," ujarnya, seperti disitir dari TASS, Senin (19/10/2026).
Sebelumnya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bersama Rosatom Corp membahas kesiapan regulasi rencana pengembangan floating nuclear power plant atau PLTN terapung di Indonesia.
Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Bapeten Nur Syamsi Syam menyatakan pembahasan floating power unit (FPU 100) dari Rusia telah berlangsung sejak awal 2026, melalui serangkaian lokakarya dan rapat koordinasi bersama Rosatom serta kementerian dan lembaga terkait.
Nur menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai aspek regulasi, perizinan, dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan PLTN terapung di Indonesia
Di sisi lain, Bapeten juga menilai terdapat sejumlah isu regulasi yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.
"Kami sangat menghargai komitmen rekan-rekan kami dari Rusia dan menyambut baik berbagi pengalaman mereka mengenai kerangka regulasi, yang memberikan masukan berharga dalam pengembangan kerangka regulasi Indonesia untuk pemanfaatan energi nuklir secara damai, khususnya untuk PLTN terapung," kata Plt Ketua Bapeten Zainal Arifin dalam siaran pers, Jumat (3/7/2026).
Adapun, CEO BPI Danantara sempat mengklaim kapasitas pembangkit terpasang listrik di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) milik Tsingshan Group, telah melebihi kapasitas listrik terpasang industri Singapura.
Rosan menjelaskan kapasitas pembangkit yang terpasang di IWIP mencapai 7,1 GW dan yang berada di IMIP mencapai 8,8 GW.
Untuk itu, kapasitas terpasang listrik di kedua kawasan industri milik Tsingshan Group tersebut mencapai sekitar 15,9 GW atau melebihi total kapasitas listrik untuk industri di Singapura sebesar 13,1 GW.
“Nah, kalau kita tambahkan dengan yang ada di Morowali, itu kurang lebih tambah 8,8 gigawatt menjadi 15,9 gigawatt, ini jauh lebih besar seluruh pemakaian total listrik di Singapura 13,1 gigawatt. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, energi listriknya,” kata Rosan dalam Groundbreaking Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai EV di IWIP, Kamis (8/10/2026).
(azr/wdh)
