Sementara dari sisi penerimaan, pemerintah, kata Syafruddin memiliki natural hedge atau lindung nilai alami melalui penerimaan migas, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam, bea keluar, serta penerimaan korporasi berbasis komoditas yang cenderung meningkat dalam rupiah ketika kurs melemah.
Sehingga besarnya tekanan fiskal akan bergantung pada keseimbangan antara kenaikan belanja dan kewajiban valas dengan tambahan penerimaan yang diperoleh pemerintah.
"Jadi pelemahan kurs memperburuk posisi fiskal terutama bila kenaikan belanja energi dan biaya valas melampaui tambahan penerimaan berbasis dolar," sambungnya.
Defisit Berisiko Melebar
Di sisi lain, Syafruddin menuturkan, bila pelemahan rupiah bertahan di kisaran Rp18.000-Rp19.000/US$ maka hal ini dapat meningkatkan risiko pelebaran defisit APBN. Namun, tidak serta-merta membuat defisit melampaui target pemerintah.
Hingga September 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun dan belanja negara Rp2.660,5 triliun.
Menurut Syafruddin, pemerintah masih memiliki ruang penyangga fiskal. Akan tetapi, risiko akan meningkat apabila depresiasi rupiah berlangsung hingga akhir tahun dan terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tinggi, serta perlambatan penerimaan pajak.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tekanan dari tiga sisi, yakni kenaikan subsidi dan kompensasi energi, meningkatnya pembayaran kewajiban valas, serta mahalnya penerbitan utang baru.
Sebaliknya, tambahan penerimaan dari sektor migas dan komoditas berpotensi mengompensasi sebagian tekanan tersebut.
"Risiko fiskal menjadi lebih serius bila kurs Rp19.000/US$ disertai ICP tinggi dan yield SBN tetap di atas asumsi 6,9%. Dalam skenario itu, ruang belanja produktif menyempit meski batas defisit belum langsung terlampaui," tegasnya.
Diminta Perketat Subsidi Energi
Adapun untuk mengantisipasi tekanan tersebut, Syafruddin menyarankan pemerintah menyiapkan strategi fiskal berlapis, alih-alih memangkas belanja secara menyeluruh.
Pertama, pemerintah perlu melindungi belanja wajib dan program yang memiliki dampak pengganda tinggi, sembari menunda belanja yang urgensinya lebih rendah. Langkah ini diperlukan agar ruang fiskal tetap tersedia untuk membiayai subsidi dan kompensasi yang benar-benar dibutuhkan.
Kedua, pemerintah perlu memperketat penyaluran subsidi energi agar kenaikan biaya impor tidak sepenuhnya menjadi beban APBN.
Ketiga, penerimaan migas dan komoditas perlu dioptimalkan untuk menjadi penyangga fiskal. Tambahan penerimaan atau windfall revenue dari kenaikan harga komoditas juga perlu dikelola agar tidak langsung dialokasikan untuk belanja permanen.
"Keempat, kelola pembiayaan secara oportunistik: utamakan rupiah, fleksibel terhadap tenor, hindari memaksakan penerbitan saat yield terlalu mahal, dan manfaatkan cash buffer serta diversifikasi instrumen."
Terakhir, kata Syafruddin pemerintah perlu melakukan uji ketahanan fiskal (stress test) dengan memperhitungkan berbagai skenario nilai tukar, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), dan imbal hasil SBN secara bersamaan.
"Respons terbaik bukan mempertahankan satu angka kurs, tetapi mencegah shock nilai tukar berubah menjadi kenaikan permanen pada subsidi, bunga utang, dan premi risiko fiskal," pungkasnya.
Sebagai catatan, rupiah membuka perdagangan Kamis (29/10/2026) dengan penguatan 0,21%% ke Rp18.145/US$, menyusul dolar dan yield obligasi Amerika Serikat (AS) yang terpangkas.
Melansir data realtime Bloomberg 09.10 WIB, indeks dolar AS konsolidasi ke kisaran 102,18 setelah The Fed menahan suku bunga acuannya, sesuai perkiraan pasar. Sedangkan, yield obligasi pemerintah AS, US Treasury ikut turun 1 basis poin (bps) ke 4,98%.
Sebelumnya, berdasarkan data yang sama, rupiah menutup perdagangan Rabu (28/10/2026) melemah 0,17% di level Rp18.183/US$, setelah sempat menyentuh posisi All Time Low (ATL) di Rp18.188/US$ siang tadi.
Namun jika dilihat dari posisi penutupan, maka rupiah yang finis di posisi Rp18.183/US$ adalah yang terlemah sepanjang sejarah.
(prc/ell)
