"Tahun ini akan kita usulkan," ujar Menperin Sarmuji dalam kesempatan yang sama.
Apalagi, kata Sarmuji, pasar mobil di Indonesia saat ini masih sangat luas dengan tingkat rasio kepemilikan mobil baru sekitar 99 unit per 1.000 penduduk.
Angka tersebut terbilang masih cukup rendah ketimbang negara-negara tetangga seperti Malaysia yang sudah sampai 490 unit per 1.000, serta Thailand yang mencapai 275 unit per 1.000 penduduknya.
"Jadi kalau itu rasio kepemilikan mobilnya bisa meningkat, itu pasti produksi akan lebih besar lagi," kata Sarmuji.
Sarmuji sebelumnya memastikan akan mendorong perluasan insentif industri otomotif agar tidak hanya menyasar mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV), tetapi juga kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV).
Hal ini ia ungkapkan usia menerima audiensi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jakarta di kantornya, Kamis (21/10/2026) lalu, sekaligus memulai kembali pembahasan insentif otomotif yang sebelumnya masih belum kunjung jelas.
"Ya, kita akan usulkan fiskal dan nonfiskal. Meskipun tidak harus sama dengan BEV. Mungkin ya, yang penting ada insentif," ujar Sarmuji kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Hanya saja, untuk insentif fiskal, Sarmuji belum bisa memastikan berapa angka total dan dari pos mana saja pemberian insentif tersebut. Yang jelas, pemberian akan tetap dibedakan dari insentif yang sebelumnya diberikan ke BEV saja.
Sementara, dari sisi nonfiskal dapat berupa kemudahan administrasi, pengecualian dari aturan ganjil-genap di kota-kota tertentu, hingga fasilitas parkir khusus dan pengisian daya, atau hampir sama dengan pemberian yang dilakukan kepada mobil BEV.
(ain)
