Putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbiter bersifat final and binding (final dan mengikat secara hukum), sehingga memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dilaksanakan oleh para pihak tanpa ada tingkatan banding maupun kasasi.
Hadi menambahkan setiap pembatalan atau penghentian perjanjian kerja sama sebelum masa berlaku berakhir umumnya akan memicu konsekuensi hukum berupa denda.
Dengan demikian, para pihak yang terlibat disarankan untuk bertemu guna mendiskusikan mekanisme kompensasi.
Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang pengiriman pasokan gas dalam bentuk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) atau memanfaatkan potensi temuan lapangan migas baru di Sumatra pada 2028 atau 2029.
Dia menambahkan, meskipun pemerintah memiliki hak kedaulatan (sovereign mode), kontrak lintas negara tetap merupakan perjanjian internasional yang wajib dihormati demi menjaga reputasi bisnis Indonesia di mata global.
“Kalau enggak ketemu, ya arbitrase internasional. Karena apa? Kontrak yang ditandatangani oleh lintas negara itu adalah kontrak internasional. Kita harus menghormati,” kata Hadi.
Ketahanan Singapura
Di sisi lain, pemangkasan pasokan gas ini dinilai tidak akan mengganggu ketahanan energi Singapura secara signifikan.
Total volume gas yang dialokasikan Indonesia ke Singapura saat ini berkisar antara 300 hingga 400 million standard cubic feet per day (MMSCFD) atau juta standar kaki kubik per hari.
“Pengurangan sebesar 30 MMSCFD diperkirakan hanya setara dengan 10% dari total pasokan,” ungkapnya.
Meski begitu, terkait dengan indikator keberhasilan kebijakan ini, keberhasilan tata kelola gas bumi tidak hanya diukur dari meningkatnya alokasi gas untuk dalam negeri.
Pemerintah juga dituntut serius menjalankan program konversi energi dari bahan bakar minyak (BBM) dan gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) ke gas bumi guna menekan beban subsidi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur seperti jaringan pipa dan terminal gas di wilayah strategis, terutama di Batam dan Pulau Jawa sebagai pusat industri nasional, menjadi syarat mutlak.
Pasokan gas tersebut nantinya dapat disokong oleh berbagai proyek LNG domestik seperti Blok Masela, Tangguh, Bontang, hingga Kasuari.
“Kalau tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam tata kelola gas ini juga harus dibuktikan dengan cara makin banyak gas yang bisa dialokasikan di dalam negeri,” ujar Hadi.
Sebelumnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak menghormati komitmen dalam kontrak komersial pasokan gas setelah Indonesia mulai memangkas ekspor gas alam ke negara tersebut pada Sabtu (24/10/2026).
Wong menegaskan, importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut.
“Pasokan gas diatur dalam kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menghormati komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak ini,” kata Wong pada Minggu (25/10/2026) dikutip dari Channel News Asia (CNA).
Wong menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara dalam konvensi Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party/PAP), partai yang dipimpinnya.
Adapun, Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura untuk mengalihkan lebih banyak pasokan bagi kebutuhan listrik dalam negeri.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pengurangan pasokan tersebut dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan domestik.
“Mulai besok (Sabtu 24/10/2026), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBtud, dari Sumatera 16 BBtud,” ujar Djoko saat ditemui awak media pada Jumat (23/10/2026) malam.
Di sisi lain, dengan adanya kebijakan tersebut, menurut CNA, SKK Migas akan mengalihkan gas dari Natuna ke PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam.
Sementara itu, pasokan dari Sumatra dialihkan melalui pipa TGI untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.
(smr/wdh)
