Untuk diketahui, pertemuan diplomatik ini berlangsung di tengah kebijakan Pemerintah Indonesia yang memangkas kuota ekspor gas pipa ke Singapura.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian kerja sama, meskipun volume ekspor gas ke Singapura dipangkas sebesar 31 billion british thermal unit per day (BBtud).
Menurut Bahlil, pemotongan kuota sebesar 31 BBtud tersebut masih berada di dalam batas toleransi minimal ekspor yang telah disepakati dalam kontrak jangka panjang.
Besaran pemangkasan tersebut diperkirakan hanya mencakup sekitar 8% dari total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura.
"Jadi, sekalipun terjadi pemotongan tidak kita melanggar aturan karena masih di dalam batas minimal ekspor, tidak melakukan pelanggaran aturan atau pelanggaran kontrak karena kita baru melakukan minimum," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers terkait Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Dia menilai pihak-pihak yang menganggap Indonesia melanggar kesepakatan ekspor gas tidak memahami klausul ketentuan dalam perjanjian tersebut secara utuh.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia siap menyelesaikan potensi perselisihan atau keberatan dari Singapura melalui jalur dialog bilateral.
"Tapi kalau memang ya gimana-gimana ya kita bisa bicarakan baik-baik, ya oke," bebernya.
"Kita harus punya pemahaman bahwa kepentingan nasional harus diprioritaskan, tetap dengan memperhatikan isi dan kontrak, tetapi selama tidak melanggar kontrak, itu boleh,” ungkapnya.
Dia menambahkan Pemerintah Indonesia senantiasa menjunjung tinggi komitmen internasional, tetapi tetap memegang teguh prinsip kedaulatan dan kesetaraan dalam kerja sama bilateral.
Untuk itu, Bahlil meminta pihak luar agar tidak meragukan integritas Pemerintah Indonesia dalam mematuhi perjanjian kerja sama energi yang telah disepakati bersama.
Adapun, terkait dengan pemangkasan ini Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas untuk menghormati komitmen yang telah disepakati.
Pernyataan tersebut disampaikan Lawrence Wong setelah Indonesia mulai memangkas ekspor gas alam ke Singapura pada Sabtu (24/10/2026).
Wong menegaskan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut.
“Pasokan gas ini dilindungi oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong, dikutip dari Channel NewsAsia (CNA), Minggu (25/10/2026).
Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA) menyatakan pengurangan pasokan tersebut kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian Singapura.
Meski dampaknya terhadap kebutuhan harian relatif terbatas, persoalan pasokan gas menjadi perhatian Singapura karena sekitar 95% listrik negara tersebut dihasilkan menggunakan gas alam.
Singapura juga mengimpor sebagian besar gasnya melalui jaringan pipa dari Indonesia.
Wong menyebut negara nya telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap risiko gangguan pasokan, termasuk berinvestasi pada terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Infrastruktur tersebut memungkinkan Singapura mendatangkan gas dari berbagai negara sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan melalui pipa.
Di sisi lain, Wong menilai Singapura perlu mengembangkan sumber energi alternatif yang lebih bersih dan mampu memasok listrik secara andal sepanjang waktu.
Salah satu opsi yang tengah dikaji pemerintah Singapura adalah energi nuklir.
“Dapat dimengerti, ada kekhawatiran tentang keamanan tenaga nuklir di negara kecil dan padat penduduk seperti Singapura. Kami menangani masalah dengan sangat serius. Keselamatan harus diutamakan,” kata Wong.
"Namun, kita seharusnya tidak mengesampingkan sebuah opsi hanya karena itu sulit atau kontroversial. Kita harus menilai risiko dan pertukaran dengan hati-hati, melibatkan warga Singapura, dan akhirnya membuat keputusan yang tepat untuk mengamankan masa depan energi kita,” ungkapnya.
(smr/wdh)
