Pada komoditas paduan besi atau feronikel (HS 720260), China menyerap 94,32% atau setara US$13,26 miliar dari total ekspor Indonesia senilai US$14,06 miliar pada 2024.
Sementara itu, untuk komoditas nickel matte (HS 750110), pada 2024 pangsa ekspor ke China tercatat sebesar 61,45% dengan nilai US$1,95 miliar dari total ekspor nasional senilai US$3,18 miliar.
“Dominasi China meningkatkan risiko terbatasnya nilai tambah yang dapat dinikmati di dalam negeri, kerentanan terhadap guncangan spesifik China seperti involution dan perubahan kebijakan, serta ketegangan geopolitik yang dapat mendorong diversifikasi rantai pasok menjauh dari jaringan yang didominasi China,” tulis LPEM UI dalam risetnya berjudul Assessing Market Risk in Indonesia’s Critical Mineral: Strategies for a Resilient Supply Chain.
Dalam kaitan itu, LPEM UI menyatakan konsentrasi smelter nikel asal China dalam industri nikel Indonesia menimbulkan kekhawatiran mengenai persaingan yang tidak sempurna atau monopsoni yang dapat mengurangi persaingan dan melemahkan kekuatan pasar Indonesia.
LPEM UI juga mencatat kegiatan hilirisasi nikel terkonsentrasi di sejumlah kawasan industri seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
LPEM UI memandang persoalan tersebut rawan tak membuat terdapat persaingan antarpelaku usaha. Untuk itu, LPEM UI menilai Indonesia rawan tak mampu memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi meskipun memiliki cadangan hulu yang besar.
“Dengan sebagian besar smelter dan fasilitas hilir berada di bawah kepemilikan China, Indonesia hanya mengendalikan sektor pertambangan dan menyumbang sekitar 0,4% dari produksi baterai kendaraan listrik global. Kondisi ini menyulitkan Indonesia untuk memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dari ekspor nikelnya,” tegas LPEM UI.
LPEM UI juga mengingatkan bahwa tingginya konsentrasi China dalam rantai nikel domestik membuat Indonesia menghadapi risiko guncangan permintaan dan guncangan kebijakan, seperti guncangan dari perlambatan produksi kendaraan listrik atau baja nirkarat.
Sementara guncangan kebijakan seperti perubahan kebijakan industri, pengendalian ekspor, dan kebijakan lainnya.
“Indonesia juga perlu mewaspadai risiko geopolitik yang berkaitan dengan posisi China dalam rantai pasok global. Mengingat ketegangan antara China dan banyak negara maju semakin meningkat, tren global berupa de-risking, friendshoring, dan reshoring makin memengaruhi keputusan perdagangan dan investasi,” tegas LPEM UI.
Adapun, Organisasi penelitian Amerika Serikat (AS) Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) mencatat sekitar 75% pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia terafiliasi dengan China.
Dalam risetnya, C4ADS mencatat kapasitas smelter nikel per 2023 terdistribusi di 33 perusahaan, dengan kepemilikan saham oleh China mencapai 61% dari total kapasitas smelter.
Jika ditelusuri lebih lanjut, C4ADS mendapatkan China menjadi pemilik manfaat sekitar 75% dari seluruh kapasitas smelter nikel di Indonesia. Sementara itu, perusahaan atau pemegang saham asal Indonesia hanay mengendalikan sekitar 13% dari total kapasitas pemurnian.
Adapun, C4ADS mencatat pangsa Indonesia di pasar nikel olahan global tumbuh dari 23% pada 2020 menjadi 27% pada 2023. Bahkan, pada 2030 Indonesia diproyeksikan menyumbang sekitar 44% dari nikel olahan dunia.
“Perusahaan atau pemegang saham China pada akhirnya mengendalikan setidaknya 75% kapasitas pemurnian nikel Indonesia, tetapi hal ini disembunyikan di balik lapisan perusahaan cangkang yang menyamarkan kepemilikan asing,” tulis C4ADS dalam risetnya.
C4ADS menyoroti keterlibatan terselubung China di smelter nikel Indonesia, melalui entitas korporasi yang terdaftar di berbagai negara.
Mereka mencatat, PT Gunbuster Nickel Industry sebagian besar dimiliki oleh sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura.
Kendati begitu, perusahaan tersebut pada akhirnya dikendalikan oleh Dai Li, yang juga merupakan pemegang saham mayoritas Jiangsu Delong Nickel Industry Company Ltd.
Jiangsu Delong merupakan perusahaan asal China yang memiliki hubungan erat dengan smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS).
“Beberapa perusahaan China yang terlibat dalam industri pengolahan nikel di Indonesia memiliki hubungan dengan pemerintah Republik Rakyat China atau telah memperoleh dukungan keuangan yang besar dari bank-bank China,” ungkap C4ADS.
Sebagai gambaran, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat saat ini terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter.
Secara terperinci, 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi RKEF, 10 pabrik hidrometalurgi berbasis HPAL, 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
APNI mencatat kebutuhan bijih nikel 79 smelter tersebut—jika beroperasi pada kapasitas penuh — dapat mencapai 415 juta metrik ton per tahun.
(azr/wdh)
