Lebih lanjut ia memaparkan meski likuditas perbankan secara agregat masih terjaga, dia menilai tantangan utama lainnya terletak pada kemampuan mempertahankan kualitas kredit ketika cakupan penerima pembiayaan diperluas secara signifikan.
Petani dan nelayan, misalnya, menghadapi risiko gagal produksi, fluktuasi harga, serta pendapatan yang tidak selalu sejalan dengan jadwal pembayaran cicilan.
Apabila skema pembayaran tidak disesuaikan dengan siklus usaha mereka, maka kredit yang semula lancar berpotensi mengalami tunggakan atau memerlukan restrukturisasi.
sebagai catatan saja, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 mencapai 13,26% secara tahunan, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 8,22%.
Di samping itu juga, risiko bakal meningkat apabila penerima kredit memiliki kewajiban lain dari pinjaman daring—buy now pay later (BNPL), koperasi, maupun utang informal yang tidak sepenuhnya terdeteksi dalam penilaian bank.
"Karena itu, target Rp400 triliun harus disertai integrasi data utang, credit scoring berbasis arus kas, grace period yang sesuai musim usaha, serta penjaminan yang tidak menghilangkan disiplin seleksi kredit," tegas Syafruddin.
Tak luput, ia mengingatkan bahwa ekspansi pembiayaan juga berpotensi menimbulkan beban fiskal apabila kredit bermasalah meningkat dan klaim penjaminan bertambah.
Selain itu, memburuknya kualitas kredit juga dapat membuat perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berikutnya.
Dampaknya, akses kredit bagi pelaku usaha yang sebenarnya produktif justru dapat menyempit.
"Sistem perbankan saat ini memang cukup kuat: CAR sekitar 24,10% dan NPL bruto 2,11%. Tetapi angka agregat itu tidak menjamin program baru bebas risiko."
"Desain terbaik harus menempatkan kelayakan usaha, arus kas, dan produktivitas di atas kuota penyaluran. Pemerintah perlu mengukur tambahan pendapatan per rupiah kredit, bukan sekadar besarnya dana yang berhasil dicairkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berambisi menyalurkan kredit sebesar Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga berpenghasilan rendah, termasuk para petani dan nelayan, di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre Kemayoran Jakarta, Kamis (22/10/2026).
"Di tahun yang akan datang, rencananya saya ingin menyalurkan (kredit) Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan dan di daerah terpencil, daerah tertinggal, juga daerah perkotaan yang berpenghasilan rendah. Ini nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga," kata Prabowo.
Dia berharap pemerintah mampu turut meningkatkan garis ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, sejahtera berarti penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, sehingga setiap keluarga di Indonesia harus memiliki daya beli yang nyata.
"Ini tidak boleh hanya jadi kata-kata slogan, ini yang sedang kita perjuangkan," tegasnya.
Pada dasarnya, lanjut dia, kunci keberhasilan Indonesia adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah harus menguasai dan menjaga kekayaan Indonesia, termasuk pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(ell)
