Adapun inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 4,37% pada September 2026, meningkat dari 3,86% pada bulan sebelumnya.
"Bagi Indonesia, pelemahan Rupiah yang berkelanjutan dapat meningkatkan biaya barang impor dan input produksi di dalam negeri sehingga berpotensi menambah tekanan inflasi," jelas Teuku Riefky.
Selain inflasi, LPEM FEB UI menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian kebijakan the Fed yang turut menyebabkan portofolio asing yang masuk ke Indonesia jadi lebih bervariasi.
Terlebih tekanan terhadap rupiah tersebut terjadi ketika selisih imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan US Treasury menyempit, sehingga mengurangi daya tarik tambahan aset Indonesia bagi investor asing.
LPEM FEB UI mencatat rupiah melemah 8,3% sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober 2026. Pada 14 Oktober 2026, rupiah berada di level Rp17.895/US$, melemah 1,22% dibandingkan posisi 15 September 2026 sebesar Rp17.680/US$.
Sementara di pasar keuangan, arus modal asing menunjukkan perkembangan yang berbeda antara pasar obligasi dan saham.
Pada periode pertengahan September hingga pertengahan Oktober 2026, pasar obligasi pemerintah mencatat arus masuk modal asing sebesar US$690 juta. Namun, pasar saham mengalami arus keluar sebesar US$730 juta.
Dengan demikian, pasar keuangan Indonesia mencatat arus keluar portofolio asing bersih sekitar US$50 juta dalam periode tersebut.
Tekanan terhadap pasar saham juga meningkat setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengusulkan perubahan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market), meski MSCI membuka ruang masukan atas usulan tersebut hingga 30 April 2027 dan mengumumkan keputusan akhir pada 30 Juni 2027.
"Tekanan-tekanan yang saling bertentangan ini menuntut sikap moneter yang hati-hati, di mana Bank Indonesia perlu mempertimbangkan risiko depresiasi Rupiah lebih lanjut dan kenaikan inflasi terhadap kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
(prc)
