Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan Tokyo tengah berupaya memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penahanan tersebut.
“Kami sedang mencari informasi untuk memastikan apakah fakta-faktanya memang seperti yang disampaikan dan berupaya mengetahui situasi sebenarnya. Kami juga telah meminta agar pertimbangan kemanusiaan diberikan serta agar yang bersangkutan diperlakukan secara adil dan tidak memihak,” kata Toshimitsu Motegi di parlemen pada Rabu (14/10).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa insiden tersebut akan “menjadi faktor tambahan yang memperburuk suasana dalam hubungan Rusia-Jepang”.
“Kami sekali lagi mendesak Tokyo untuk meninjau kembali dan mengubah pendekatannya dengan meninggalkan langkah-langkah bermusuhan terhadap Rusia,” ujarnya.
Penangkapan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Pekan lalu, Kejaksaan Agung Rusia meminta otoritas Belanda mengekstradisi Presiden Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tomoko Akane dan delapan pejabat lainnya. Pemerintah Jepang menyebut langkah tersebut “tidak adil dan tidak dapat diterima”. Akane masuk dalam daftar pencarian Rusia bersama sejumlah pejabat ICC lainnya terkait surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin yang diterbitkan pengadilan tersebut pada 2023 atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.
Pada 5 Oktober, Rusia menyatakan sanksi terbaru Jepang semakin memperburuk hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah tegang. Tokyo menjatuhkan pembatasan terhadap 33 entitas Rusia dan sembilan individu, serta untuk pertama kalinya menyasar sektor pelayaran.
Pada Agustus, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan protes setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang disengketakan dengan Jepang. Takaichi mengatakan Putin mengunjungi Pulau Iturup, yang dikenal di Jepang sebagai Etorofu, meskipun Tokyo telah berulang kali mendesaknya untuk tidak melakukan kunjungan tersebut.
(bbn)
