Sementara untuk pejabat Ditjen Bea Cukai, Suahasil meminta pengawasan dilakukan semakin tajam dan berbasis risiko dengan kemampuan membaca pola pelanggaran sejak awal.
Menurut dia, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi, tetapi perlu dimulai dari pemantauan kegiatan ekonomi untuk mengurangi aktivitas ilegal. Di sisi lain, Ditjen Bea Cukai juga diminta menjalankan fungsi pembinaan terhadap dunia usaha, khususnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
Kepada pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil meminta APBN dipandang sebagai instrumen kas dan anggaran yang dapat ikut menggerakkan perekonomian.
“Pengelolaan kas harus semakin presisi agar belanja negara hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi dan tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepada pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Suahasil menekankan pentingnya peran sebagai penggerak koordinasi, bukan sekadar pengelola forum.
Ia meminta koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemantauan kondisi ekonomi, pembacaan risiko, pertukaran informasi antar-lembaga hingga penyusunan peringatan dini (early warning).
Ia juga meminta setiap rapat KSSK menghasilkan tindak lanjut dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan. “Bukan hanya sekadar menjadi penyelenggara rapat, tetapi menjadi betul-betul penggerak koordinasi,” tegas Suahasil.
Sebelumnya, Suahasil resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di Kementerian Keuangan," kata Suahasil dalam pelantikan yang di gelar di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Pelantikan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026. Kemudian, pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2026.
Berikut daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini:
⁃ Teddy Suhartadi Permadi, S.E., Ak., MIDS. — Sekretaris Pengadilan Pajak
⁃ Bismar Fahlerie, S.E., M.Si. — Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
⁃ Agung Krisdiyanto, S.T., M.Sos. — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
⁃ Sekti Widihartanto, S.E., Ak., M.Si., Ph.D. — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
⁃ Ihsan Priyawibawa, Ak., M.B.T. — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara
⁃ Ani Natalia, S.E., M.Ec. — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku
⁃ Agus Amiwijaya, S.H., M.H. — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
⁃ Estty Purwadiani Hidayatie, S.Si., M.Si., Ph.D. — Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
⁃ Adhang Noegroho Adhi, S.AP. — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku
⁃ Galih Elham Setiawan, S.E., M.M. — Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
⁃ Evy Mulyani, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D. — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
⁃ Dr. Panca Putra Jaya, S.Sos., M.M. — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
Pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK):
⁃ Ayu Sukorini, S.E., M.A. — Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya
⁃ Herman Saheruddin, S.E., M.S.M., Ph.D. — Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
(lav)
