Golongan III dan IV merupakan bagian dari jenjang kepangkatan pegawai negeri. Namun, golongan tidak secara otomatis menunjukkan jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima seorang pegawai pajak.
Jabatan yang diemban menjadi salah satu faktor yang turut menentukan besaran penghasilan. Dalam sejumlah referensi publik, informasi penghasilan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga kerap ditampilkan berdasarkan jabatan struktural.
Dengan demikian, seseorang yang berada dalam golongan tertentu belum tentu memiliki penghasilan yang sama dengan pegawai lain yang memiliki golongan serupa. Perbedaan jabatan dan komponen tunjangan dapat membuat nominal yang diterima berbeda.
Pembahasan mengenai gaji pegawai pajak pun sebaiknya dibedakan menjadi dua bagian, yakni gaji pokok berdasarkan status kepegawaian dan total penghasilan yang mencakup tunjangan.
Kisaran Penghasilan Berdasarkan Jabatan
Data publik yang menjadi salah satu rujukan menyebutkan adanya kisaran penghasilan berbeda untuk jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan.
Untuk pejabat struktural Eselon III, kisaran penghasilan yang dipublikasikan berada sekitar:
- Rp37.219.800 hingga Rp46.578.000 per bulan.
Sementara itu, pejabat struktural Eselon IV berada pada kisaran:
- Rp22.935.726 hingga Rp28.757.200 per bulan.
Nominal tersebut perlu dipahami sebagai gambaran berdasarkan jabatan yang disebutkan, bukan angka yang secara otomatis berlaku bagi seluruh pegawai pajak golongan III atau IV.
Besaran penghasilan riil dapat dipengaruhi oleh jabatan yang diemban, masa kerja, kinerja, serta komponen tunjangan yang berlaku. Perubahan regulasi juga dapat membuat perhitungan penghasilan mengalami penyesuaian.
Karena itu, ketika menemukan informasi mengenai gaji pegawai pajak dengan nominal tertentu, penting untuk memeriksa konteks angka tersebut. Apakah nominal itu merupakan gaji pokok, tunjangan, atau gabungan dari beberapa komponen penghasilan.
Tunjangan Kinerja Memegang Peranan Penting
Tunjangan kinerja atau tukin merupakan salah satu komponen yang membuat total penghasilan pegawai DJP berbeda dari gambaran gaji pokok PNS. Ketentuan mengenai tunjangan kinerja pegawai DJP merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015.
Pada 2026, tata cara penghitungan tunjangan kinerja tersebut kembali mengalami perubahan melalui PMK Nomor 39 Tahun 2026. Perubahan aturan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika membahas besaran penghasilan pegawai DJP.
Peringkat jabatan juga menjadi bagian penting dalam melihat besaran tukin. Data yang diberitakan sejumlah media menunjukkan bahwa tunjangan kinerja pada peringkat jabatan tertinggi di DJP dapat mencapai Rp117.375.000 per bulan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa rentang tunjangan kinerja dapat berbeda secara signifikan antarlevel jabatan. Karena itu, menyamakan seluruh penghasilan pegawai pajak hanya berdasarkan golongan dapat memberikan gambaran yang kurang lengkap.
Faktor yang Memengaruhi Gaji Pegawai Pajak
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika menghitung atau membandingkan penghasilan pegawai pajak. Faktor tersebut tidak berdiri sendiri karena masing-masing berkaitan dengan posisi dan ketentuan kepegawaian.
1. Jabatan
Jabatan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan besaran penghasilan. Perbedaan posisi, termasuk jabatan struktural, dapat menghasilkan perbedaan nominal yang diterima.
2. Tunjangan kinerja
Tunjangan kinerja memiliki peran besar terhadap total penghasilan pegawai DJP. Formula penghitungan tukin juga mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Peringkat jabatan
Peringkat jabatan berkaitan dengan besaran tunjangan yang diterima. Semakin tinggi posisi dalam struktur peringkat jabatan, komponen tukin yang berlaku juga dapat berbeda.
4. Masa kerja dan kinerja
Masa kerja dan capaian kinerja dapat menjadi bagian dari konteks penghasilan. Ketentuan yang berlaku menentukan bagaimana komponen tersebut diperhitungkan.
5. Status dan penugasan
Kondisi penugasan tertentu juga dapat memengaruhi hak keuangan pegawai. Aturan di lingkungan Kementerian Keuangan mencakup ketentuan bagi pegawai tertentu yang menjalankan tugas di luar lingkungan utama.
Mengapa Golongan III dan IV Tetap Banyak Dibahas?
Golongan III dan IV tetap relevan dalam pembahasan karier pegawai negeri karena keduanya mencakup jenjang kepangkatan yang dapat ditemui dalam perjalanan karier ASN.
Bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan karier di bidang perpajakan, memahami golongan dapat membantu mengenali struktur kepangkatan. Namun, informasi tersebut perlu dilengkapi dengan pemahaman mengenai jabatan dan peringkat jabatan.
Dengan pendekatan tersebut, pembaca dapat membedakan antara jenjang kepangkatan dan besaran penghasilan. Dua pegawai yang berada pada golongan sama belum tentu mendapatkan total penghasilan yang identik.
Perbedaan tersebut juga menjelaskan mengapa angka gaji pegawai pajak yang beredar di berbagai sumber dapat terlihat cukup beragam. Masing-masing angka dapat menggunakan dasar perhitungan dan konteks jabatan yang berbeda.
Peluang Karier di Bidang Perpajakan
Pembahasan mengenai gaji pegawai pajak juga tidak terlepas dari minat masyarakat terhadap bidang perpajakan sebagai jalur karier. Selain sektor pemerintahan, pengetahuan perpajakan dibutuhkan dalam berbagai bidang pekerjaan.
Lulusan atau tenaga profesional dengan kompetensi perpajakan dapat menemukan peluang di beberapa sektor, seperti:
- Instansi pemerintahan.
- Perusahaan atau korporasi.
- Konsultan pajak.
- Bidang akuntansi dan keuangan.
- Administrasi perpajakan perusahaan.
Pemahaman mengenai aturan pajak juga terus dibutuhkan karena regulasi dapat mengalami perubahan. Kondisi tersebut membuat kompetensi di bidang perpajakan perlu diperbarui sesuai perkembangan aturan yang berlaku.
Bagi calon peserta yang ingin mempelajari perpajakan secara lebih terarah, Tax Academy di Educenter BSD menjadi salah satu lembaga yang disebut dalam materi terkait. Program pembelajarannya berfokus pada les pajak dan penguatan kompetensi yang berkaitan dengan bidang perpajakan.
Informasi mengenai program Tax Academy dapat diperoleh melalui situs resminya di taxacademy.id. Calon peserta dapat melihat informasi program yang tersedia sebelum menentukan pilihan pembelajaran.
Lingkungan belajar yang memiliki fokus pada bidang tertentu juga dapat menjadi pertimbangan bagi orang yang ingin membangun pemahaman dasar sebelum masuk lebih jauh ke dunia perpajakan. Materi yang terstruktur dapat membantu peserta memahami konsep yang mungkin terasa kompleks ketika dipelajari secara mandiri.
Pada akhirnya, gaji pegawai pajak tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat golongan III atau IV. Jabatan, peringkat jabatan, tunjangan kinerja, masa kerja, kinerja, serta status penugasan merupakan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.
Kisaran penghasilan yang beredar di publik juga perlu dibaca berdasarkan konteksnya. Angka untuk jabatan Eselon III dan Eselon IV, misalnya, tidak dapat langsung dianggap sebagai nominal yang berlaku bagi seluruh pegawai pajak.
Perubahan aturan seperti PMK Nomor 39 Tahun 2026 juga menunjukkan bahwa mekanisme penghitungan tunjangan dapat mengalami pembaruan. Karena itu, informasi mengenai penghasilan pegawai pajak sebaiknya selalu diperiksa berdasarkan regulasi dan periode terbaru.
Bagi masyarakat yang tertarik membangun karier di bidang perpajakan, besaran penghasilan dapat menjadi salah satu informasi yang ingin diketahui. Namun, pemahaman mengenai kompetensi, jenjang karier, tugas jabatan, dan aturan perpajakan juga menjadi bagian penting untuk dipelajari sebelum menentukan jalur profesional.
(seo)
