Charles kemudian menjelaskan alasan dirinya meminta anggaran tersebut dikembalikan ke BPOM. Dia menyoroti penurunan anggaran BPOM yang sebelumnya mencapai sekitar Rp4 triliun dan kini menjadi sekitar Rp1,9 triliun.
Menurut Charles, anggaran untuk menjalankan fungsi BPOM juga turun. Dia menyebut anggaran tersebut hanya sekitar Rp115 miliar atau 5,93%, dari sebelumnya Rp371 miliar.
"Anggaran menjalankan tugas fungsi BPOM Rp115 miliar, 5,93%, tidak bisa diterima akal sehat," kata Charles.
Dia mengingatkan luasnya tugas BPOM dalam mengawasi peredaran obat, pangan, dan kosmetik, termasuk produk yang dijual melalui toko daring. Charles juga menyinggung kasus gagal ginjal akut pada 2022 sebagai salah satu contoh pentingnya pengawasan obat dan makanan.
"Masih lupa tahun 2022, 324 gagal ginjal akut, kita ikut menangis, 199 meninggal dunia," ujarnya.
Charles juga mempertanyakan minimnya anggaran untuk fungsi penindakan BPOM terhadap produsen yang melanggar.
"Saya lihat tugas fungsi penindakan nol. Tidak ada di bawah pendekatan hukum. Produsen nakal didiamkan saja?" kata Charles.
Setelah menyoroti anggaran pengawasan, Charles kemudian mencecar Sudaryono mengenai keberlanjutan program MBG yang masih diwarnai kasus keracunan. Dia mempertanyakan mengapa program tersebut tidak dihentikan apabila pemetaan persoalan belum dilakukan secara menyeluruh.
"Kalau pemetaan belum, kita kenapa enggak stop MBG saja? Kan masih ada keracunan," kata Charles.
Sudaryono menjawab bahwa pelaksanaan program MBG masih membutuhkan dukungan dari Komisi IX DPR. "Ini masih cara arif, ini kami masih butuh dukungan Bapak-Ibu," kata Sudaryono.
(dec)
