Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai kebijakan penambahan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp9,1 triliun dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tidak serta merta menjadi stimulus utama bagi pertumbuhan ekonomi. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menjelaskan dampak penambahan anggaran belanja itu terhadap ekonomi akan sangat bergantung pada ke mana anggaran tersebut diarahkan.

"Kalau tambahan itu [Rp9,1 triliun] masuk ke belanja produktif misalnya infrastruktur, konektivitas, ketahanan pangan, peningkatan produktivitas atau program yang mampu mengungkit investasi swasta multiplier-nya bisa positif," kata Rizal kepada Bloomberg Technoz, Selasa (8/9/2026). 

Namun sebaliknya, bila tambahan anggaran tersebut justru lebih banyak terserap untuk belanja birokrasi, operasional, atau program dengan daya ungkit rendah, maka tambahan anggaran tersebut hanya akan memperbesar belanja pemerintah tanpa memperkuat kapasitas produksi. 

Lebih lanjut, Rizal mengatakan risiko terbesar dari tambahan anggaran Rp9,1 triliun bukan terletak pada nominalnya, melainkan pada opportunity cost dan kualitas belanjanya.