Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, pemerintah bahkan sama sekali tak mengajukan anggaran alokon pada APBN 2026. Hasilnya, kata dia, terjadinya peningkatan angka unwanted pregnancy.
“Karena kita yang selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat, kalau kita sudah berubah dua anak lebih sehat, bukan dua anak cukup lagi. Tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alkon,” ujar dia.
Kritik Aturan Berbasis Desil
Dalam kesempatan yang sama, Nihayatul Wafiroh juga meminta pemerintah memastikan alat dan obat kontrasepsi dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Menurut dia, program keluarga berencana (KB) merupakan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga penyediaan alokon tidak semestinya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.
"Jadi menurut saya ini alat dan obat kontrasepsi ini harus diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Tidak perlu bahwa yang boleh mengambil desil 1, 2, 3. Emang yang desil 4, 5, 6 itu tidak boleh pakai alat dan obat kontrasepsi, tidak boleh KB juga?” ujar dia.
Dia menggarisbawahi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi merupakan bagian penting dari perencanaan keluarga. Menurutnya, perencanaan keluarga juga berkaitan dengan upaya mencegah stunting melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran.
(dov/frg)
